KUDUS, suaramuria.com – Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Kudus kembali menuai sorotan. Pasalnya, anggaran untuk penanganan penyakit menular HIV/AIDS juga ikut dipangkas untuk penanganan Covid-19.
Hal ini terungkap pada rapat koordinasi penangaan Covid-19 yang digelar Komisi D DPRD Kudus dengan mengundang Dinas Kesehatan (Dinkes) Kudus, Senin (8/6). Anggaran untuk HIV/AID dalam APBD 2020 semula dianggarkan sebesar Rp 600 juta.
Namun, anggaran hibah untuk Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) Kudus dipangkas. Anggota Komisi D DPRD Kudus Achmad Yusuf Roni menuturkan, seharusnya penanganan penyakit menular tidak hanya terfokus untuk Covid-19 saja.
“Penularan Covid-19 saat ini menang tengah menyibukkan semua pihak. Namun Dinkes Kudus jangan sampai melupakan penanganan penyakit menular lainnya. Sangat disayangkan jika anggaran yang sudah dialokasikan untuk penyakit menular lain ikut dipangkas untuk Covid-19,” katanya.
BACA JUGA : Lab Biomolekuler Diresmikan, Biaya Uji Swab Ditanggung APBD
Terpisah, Manajer Kasus HIV KPAD Eni Mardiyanti menuturkan, jumlah penderita HIV/AIDS di Kudus terus meningkat. Pihaknya menemukan jumlah orang dengan HIV/AIDS (Odha) Januari –Mei 2020 mencapai 53 orang.
Dari jumlah itu sebanyak 22 orang penderita laki-laki, sisanya sebanyak orang perempuan. Sebanyak tiga orang penderita telah meninggal. Dua orang laki-laki dan dua orang perempuan.
Relawan di Tingkat Desa
Eni yang juga Koordinator Kaukus Masyarakat Anti Narkoba dan Dukungan Kelompok Sebaya (Kauman- KDS) menambahkan, KPAD Kudus berencana membentuk tim relawan penanggulangan HIV/AIDS hingga tingkat desa, tahun ini. Setelah anggaran dipangkas, praktis rencana ini urung dilaksanakan.
“Hibah itu juga belum dicairkan ke KPAD. Kami menyayangkan pemangkasan anggaran karena penanganan penyakit menular seperti HIV/AIDS seharusnya juga menjadi prioritas menyusul angkanya yang terus naik,” katanya
Sekretaris Dinkes Kudus Mustianik membenarkan hibah anggaran AIDS dipangkas. Hingga kini anggaran itu belum dicairkan karena pihaknya harus merevisi SK pencairan hibah. “Karena ada perubahan nominal hibah dari Rp 600 juta menjadi Rp 300 juta, maka SK yang sudah ada kami revisi lagi,” katanya.
Mustianik mengatakan, Dinkes Kudus melakukan rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Total anggaran yang dirasionalisasi mencapai Rp 15,318 miliar. Dari jumlah itu, realisasi anggaran hingga akhir Mei mencapai Rp 6,397 miliar, atau sekitar 41,8 persen.(SRM)