- Advertisement -spot_img
23.8 C
Kudus
Selasa, 29 November 2022
BerandaRembangWabup Hanies: Penanggulangan Kemiskinan Harus Libatkan Banyak Pihak

Wabup Hanies: Penanggulangan Kemiskinan Harus Libatkan Banyak Pihak

- Advertisement -spot_img

Sebanyak 25 desa prioritas dampingan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Kabupaten Rembang mendapatkan pendampingan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Rembang yang menerapkan Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan.

Wakil Bupati Rembang, M. Hanies Cholil Barro meminta percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara “kroyokan” . Pasalnya pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja.

“Ini agenda kroyokan. Tidak bisa kita sendiri-sendiri dalam penanggulangan kemiskinan. Mari bersama kita kroyok,” katanya.

Demikian dikatakan Gus Hanies, sapaan akrabnya ketika memimpin Rapat Koordinasi dan Monitoring Program Pendampingan Perangkat Daerah di Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Aula Bappeda Rembang, Senin (26/09/22).

Selain sinergi, Wakil Bupati juga mengharapkan perangkat daerah bekerja dengan giat dalam memvalidasi data di lapangan sehingga dapat mendukung penentuan kebijakan. Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai komitmen bersama mengentaskan kemiskinan di Rembang.

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati dalam acara yang sama memaparkan beberapa upaya yang dilakukan Bappeda Rembang. Diantaranya melakukan verifikasi dan validasi (verval) data di Desa Sendangagung, Pamotan.

Pihaknya sudah berkolaborasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam pemenuhan bantuan. “Belum lama ini kami bekerjasama dengan Dinas ESDM Jateng memberikan bantuan rumah layak huni dan jamban. Bersama Puskesmas kami juga melakukan pemeriksaan rutin di desa setempat,” katanya.

Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan merupakan salah satu cara pemerintah kabupaten dalam mempercepat PKE di Rembang. Kegiatan ini diikuti oleh kepala perangkat daerah pendamping 25 desa yang masuk dalam kawasan PKE.()

BACA JUGA  Seminar Hukum, Wabup Ajak Perangi Peredaran Cukai Ilegal
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

443FansSuka
397PengikutMengikuti
37PengikutMengikuti
7,164PelangganBerlangganan

Berita Terkait

- Advertisement -spot_img

Berita Suara Muria Terkini

- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini