pencairan dau ditunda
Plt Bupati Kudus Hartopo bersama sekda kudus samani intakoris di dapur umum Pemkab Kudus. (foto : dok/suaramuria.com)

KUDUS, suaramuria.com – Pencairan DAU ditunda 35 persen gara-gara Pemkab Kudus telat mengirim laporan penyesuaian APBD 2020 akibat dampak Covid-19.

Sekda Kudus Samani Intakoris kepada wartawan membenarkan adanya sanksi penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan rasionalisasi belanja modal dan belanja barang dan jasa, sekurang-kurangnya 50 persen.

BACA JUGA : RSU Kudus Siapkan Ruangan untuk Uji Swab Covid

Penundaan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020.

Total ada sebanyak 380 kabupaten dan kota di Indonesia yang terkena sanksi pencairan DAU ditunda. Dalam ketentunnya, laporan yang dikirimkan harus disampaikan secara lengkap dan benar. Laporan harus mempertimbangkan upaya penyesuaian APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Eko Djumartono menambahkan, OPD sebenarnya telah melakukan rasionalisasi anggaran.

Namun, rasionalisasi anggaran yang telah dilakukan belum mencapai 50 persen. “Kemarin OPD telah melakukan rasionalisasi namun belum sampai 50 persen. Hingga akhirnya terbit Surat Keputusan Menkeu yang menyebut pencairan DAU ditunda 35 persen,” katanya.

Laporan tersebut juga harus mempertimbangkan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 di daerah. “Likuiditas kami masih aman jika DAU yang ditunda hanya bulan ini saja. Kami telah meminta OPD untuk segera merasionalisasi lagi belanjanya,” katanya.

Eko menambahkan, menambahkan, penyusunan laporan penyesuaian akan dikebut. Rencananya Minggu ini hasil penyesuaian akan dikirimkan ke Kementerian Keuangan.

Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani menyayangkan lambannya rasionalisasi anggaran tersebut.

“DPRD sudah memberi lampu hijau anggaran mana saja yang dipangkas. Pemangkasan anggaran juga akan mencerminkan visi-misi bupati untuk masyarakat kecil. Sejauh mana bupati dalam hal ini Plt bupati saat ini serius mewujudkan visi dan misinya,” katanya. (SRM)

Tinggalkan Balasan