- Advertisement -spot_img
29.9 C
Kudus
Rabu, 19 Januari 2022
BerandaKudusSubsidi Dipangkas, Puluhan Ribu Kartu JKN Warga Miskin Kudus Dinonaktifkan

Subsidi Dipangkas, Puluhan Ribu Kartu JKN Warga Miskin Kudus Dinonaktifkan

- Advertisement -spot_img

KUDUS,suaramuria.com – Pemerintah Pusat memangkas subsidi pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk warga miskin di Kabupaten Kudus. Akibatnya, ada sebanyak 21.892 kartu JKN warga miskin yang dinonaktifkan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kudus Badai Ismoyo mengatakan, pengurangan ini dilakukan karena setelah diverifikasi, nama-nama tersebut tidak tercantum dalam Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Dinas Sosial.

Kepesertaan PBI APBN ada penurunan dari sebanyak 225.156 orang per September lalu, menjadi 203.264 orang. Sebanyak 21.892 orang dicoret JKN-nya karena namanya tidak masuk dalam DTKS di Dinas Sosial,” katanya melalui Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Edi Kusworo, Senin (4/10).

BACA JUGA : Tunggakan Iuran JKN Capai Rp 32 Miliar, BPJS Kesehatan Gandeng Kantor Pos

Akibat pengurangan peserta JKN penerima bantuan iuran (PBI) dari Pemerintah Pusat ini, cakupan kepesertaan program JKN di Kabupaten Kudus turun dari 81,14 persen menjadi 78,52 persen. Kabupaten Kudus pun semakin jauh dari taget Universal Health Coverage (UHC) minimal sebesar 95 persen.

Untuk mengantisipasi ini, Pemkab Kudus telah menambah jumlah peserta PBI yang dibiayai Pemerintah Daerah dari sebanyak 57.807 orang menjadi sebanyak 58.188 orang. Pemkab Kudus juga mengantisipasi layanan kesehatan gratis untuk warga miskin melalui program JKD gratis rawat inap di RSU Kudus.

Rawat Inap Gratis

Jika pun nanti ada warga miskin yang butuh perawatan rawat inap sementara kartu JKN telah nonaktif, kata dia, tetap bisa diakomodasi melalui layanan JKD. “Untuk mendaftarkan warga miskin pada PBI JKN dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Sosial,” katanya.

Pemkab Kudus tahun ini mengucurkan anggaran sebesar Rp 31,5 miliar untuk pembiayaan layanan kesehatan gratis melalui program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. Anggaran sebesar itu berasal dari pajak rokok sebesar Rp 14,7 miliar dan DBHCHT sebesar Rp 15,5 miliar.

Selain untuk membiayai PBI, Pemkab Kudus juga memberikan subsidi iuran bagi peserta mandiri sebesar Rp 2.800 per orang. Subsidi ini diberikan akibat adanya kenaikakan iuran JKN beberapa waktu lalu.

Total alokasi anggaran untuk subsidi ini mencapai Rp 1,176 miliar. Anggaran sebesar itu dikucurkn untuk memberikan subsidi iuran kepada sebanyak 35 ribu peserta mandiri kelas 3.

“Kami melalui APBD perubahan mengusulkan pergeseran anggaran Rp 3 miliar untuk tambahan subsidi iuran peserta mandiri ini. Anggaran yang tersedia tahun ini memang belum cukup untuk mencapai UHC,” katanya. (srm)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

443FansSuka
397PengikutMengikuti
37PengikutMengikuti
7,164PelangganBerlangganan

Berita Terkait

- Advertisement -spot_img

Berita Suara Muria Terkini

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here