BPR di wilayah Kabupaten Pati, Rembang dan sekitarnya mendapat bimbingan teknis tentang aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. (foto: suaramuria.com)

PATI, suaramuria.com-Serapan anggaran dari alokasi subsidi bunga bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih relatif kecil. Itu lantaran belum semua lembaga keuangan penyalur kredit UMKM mengetahui aplikasi pengajuan berupa Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Kondisi itu membuat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menyosialisasikan sekaligus memberikan bimbingan teknis (Bimtek) SIKP kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Pati, Kamis (3/9). Bimtek yang berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati itu, diikuti puluhan BPR dari Kabupaten Pati, Rembang, dan daerah sekitar seperti Blora.

BACA JUGA: Pajak UMKM Bakal Dibebaskan Selama Pandemi

“Lembaga keuangan BPR kebanyakan belum mengetahui aplikasi SIKP sehingga berdampak pada serapan anggaran subsidi bunga untuk UMKM yang rendah. Bimtek ini digelar agar pemahaman sampai ke tingkat teknis dimiliki BPR agar subsidi bunga dapat dimanfaatkan UMKM sehingga serapan anggaran tersebut bisa lebih meningkat,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati Sumarjaka seusai membuka acara.

Peserta Bimtek SIKP yang mengusung tema “Pengajuan Tagihan Subsidi Bunga UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional” dibimbing narasumber dari Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi Jateng Agus Nursetyanto.
“Setelah Bimtek ini diharapkan tagihan atas subsidi kepada debitur dapat segera terealisasi pada September 2020,” tandasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 607,65 triliun. Anggaran itu untuk UMKM maupun subsidi dan relaksasi untuk kredit ultra mikro (UMI).

Alokasi subsidi bunga UMKM terdampak pandemi Covid-19 dijatah Rp 35,28 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 60 juta debitur. Tujuannya agar usaha mereka tidak terhenti total, mengingat perekonomian Indonesia juga ditopang UMKM.

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran berupa subsidi bunga pinjaman bagi pelaku UMKM. Penyalurannya melalui perbankan, baik bank umum maupun BPR.

Itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga /Subsisdi Margin untuk Kredit/Pembayaran Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Tujuan pemberian subsidi bunga agar pelaku UMKM dapat lebih ringan dalam pembayaran angsuran. Dengan demikian usaha yang dijalankan lebih lancar dan memberi dampak pada pergerakan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” paparnya.(SRM)

Tinggalkan Balasan