guru sma swasta
FKSS menyampaikan aspirasi ke Pemprov Jateng sebelum pandemi virus corona. (foto: suaramuria.com)

PATI, suaramuria.com – Upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus korona (Covid-19) berdampak besar bagi dunia pendidikan. Dampak besar dirasakan sekolah swasta, terutama jenjang SMA. SMA Swasta kesulitan keuangan dan tak kuat membayar honor guru dan tenaga kependidikan.

“Pemberlakuan pembelajaran dalam jaringan (daring) mulai 16 Maret hingga 30 April 2020, dan mungkin akan diperpanjang sampai batas waktu yang belum ditentukan menyebabkan pembayaran administrasi siswa ke sekolah terhambat. Itu berdampak pada gaji guru dan tenaga kependidikan terancam tak dapat terbayarkan,” ujar Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Tengah Rony Widodo, Minggu (19/4).

Untuk mengatasi kondisi buruk itu, dia berharap perhatian Pemprov Jateng. FKSS meminta Pemprov Jateng membantu meringankan beban SMA swasta.

BACA JUGA: FIF Pati Berikan Relaksasi Kredit dan Bagikan Sembako

Rony mengatakan, terdapat sejumlah langkah yang dapat membantu SMA swasta di tengah darurat Covid-19. Di antaranya merealokasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tanpa kriteria akreditasi dengan pencairan dipercepat.

FKSS juga meminta tunjangan fungsional guru tetap yayasan (GTY), guru tidak tetap (GTT), dan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) SMA swasta. Selain itu, pihaknya meminta peningkatan bantuan siswa miskin (BSM) di sekolah swasta menjadi 70 persen.
“Tidak hanya masalah keuangan. Kami pun berharap ada evaluasi juknis PPDB 2019/2020,” katanya.

Mengacu Kriteria

Humas FKSS Jateng Edi Waluyo menjelaskan, sejauh ini Bosda bagi siswa sekolah swasta mengacu pada kriteria, yakni sekolah dengan akreditasi B dan C. Adapun sekolah berakreditasi A tidak mendapatkan Bosda.

Besaran Bosda untuk siswa SMA swasta dengan akreditasi B sebesar Rp 250 ribu per siswa per tahun. Sedangkan untuk SMA swasta berakreditasi C mendapat Rp 500 ribu per siswa per tahun.

“Darurat Covid-19 dirasakan semua sekolah swasta tanpa memandang akreditasi. Apalagi sekolah swasta mengalami kesulitan dalam penarikan uang SPP atau boleh dibilang nol. Itu karena kebijakan pemerintah yang mengharuskan sekolah memberikan kelonggaran terkait pembayaran SPP,” jelasnya.

Atas kondisi tersebut FKSS Jateng mengirim surat kepada gubernur, ketua Komisi E DPRD, dan kepala Disdikbud Provinsi Jawa Tengah untuk meminta bantuan. SMA swasta se-Jawa Tengah berharap pemprov segera mengambil kebijakan yang dapat menyelematkan keberadaan mereka.(SRM)

Tinggalkan Balasan