- Advertisement -spot_img
26.3 C
Kudus
Sabtu, 22 Januari 2022
BerandaKudusSerap Aspirasi Pedagang Pasar Kliwon, Ketua DPRD Kudus Minta OPD Segera Kirim...

Serap Aspirasi Pedagang Pasar Kliwon, Ketua DPRD Kudus Minta OPD Segera Kirim Revisi Perda PKD

- Advertisement -spot_img

KUDUS,suaramuria.com – Usulan pedagang Pasar Kliwon agar besaran retribusi sewa ruko, kios, dan los dikurangi mendapat angin segar. Ketua DPRD Kudus Masan meminta OPD terkait segera mengajukan revisi Perda PKD.

Kesimpulan itu mengerucut pada audiensi di ruang transit DPRD Kudus yang dipimpin Ketua DPRD Kudus Masan, Kamis (13/1).

Hadir pada pertemuan itu Kepala Dinas Perdagangan Sudiharti, Kepala Dinas Perhubungan Catur Sulistyanto, Kabid Aset BPPKAD Moh Faiz, perwakilan Bagian Hukum Setda Kudus, dan perwakilan pedagang.

BACA JUGA : Pedagang Pasar Kliwon Minta Keringanan Retribusi Sewa PKD

Besaran tarif retribusi sewa Pasar Kliwon diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD).

Dalam Perda itu diatur besaran PKD Pasar Kliwon sebesar Rp 500 per meter per hari untuk sewa ruko dan kios. Sementara tarif retribusi sewa PKD los di pasar itu ditetapkan sebesar Rp 250 per meter per hari.

Fuad, perwakilan pedagang Pasar Kliwon berharap tarif itu dikurangi separuhnya. Kondisi pandemi yang membuat nilai transaksi anjlok, ditambah maraknya pasar online yang membuat aktivitas pasar menjadi sepi menjadi penyebab usulan tersebut.

Selain itu, tarif sewa di Pasar Kliwon jauh lebih tinggi dibanding pasar milik daerah di kabupaten tetangga.

Perda PKD
Audiensi membahas usulan penurunan tarif retribusi PKD Pasar Kliwon di gedung DPRD Kudus, Kamis (13/1). (foto : suaramuria.com)

Pada pertemuan itu, pedagang juga minta adanya fasilitasi pertemuan dengan pedagang. Selama ini Pedagang Pasar Kliwon kesulitan mengakses pinjaman perbankan.

“Sejak ada perubahan mekanisme sewa PKD, pedagang menjadi sulit mengakses perbankan,” katanya.

Parkir Kendaran

Pedagang juga meminta adanya perbaikan gedung pasar dan penataan parkir dan lalu-lintas di kawasan pasar Kliwon.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kudus menegaskan legislatif siap membahas perubahan Perda tentang PKD. Ia meminta Dinas Perdagangan segera membuat kajian. Hasil kajian itu sebagai dasar Bagian Hukum Setda Kudus untuk mengusulkan perubahan Perda.

“Ranperda tentang PKD masuk dalam program pembentukan Perda DPRD Kudus tahun ini. Jika draft bisa cepat dikirim, maka pembahasan bisa dilakukan segera,” katanya.

Masan menambahkan, Pemkab Kudus memiliki kewajiban mendorong aktivitas ekonomi salah satunya melalui sektor pasar.

“Pengelolaan pasar memang ada target pendapatan. Namun bukan berarti harus berorientasi pada keuntungan. Pemkab juga memiliki fungsi sosial untuk pelayanan masyarakat dan membantu perekonomian warga,” katanya.

Terkait parkir dan lalu lintas, ia meminta Dishub segera menata parkir di sekitar Pasar Kliwon. Titik mana saja yang dilarang untuk tempat parkir harus bersih dari kendaraan.

“Tarif parkir juga harus diumumkan secara jelas. Jika dinas tidak ada anggaran, nanti saya yang buatkan banner pengumumannya,” sindirnya.

Kepala Dinas Perdagangan Sudiharti mengatakan, segera membuat kajian untuk usulan revisi tarif retribusi sewa PKD di Pasar Kliwon. Ia berharap revisi Perda bisa segera dibahas di DPRD Kudus.

Kepala Dishub Kudus Catur Sulistyanto juga mengatakan kesanggupannya untuk menata parkir dan lalu-lintas kendaraan di sekitar Pasar Kliwon. “Untuk ruas jalan larangan parkir akan segera kami pasar rambu-rambu,” katanya. (srm)

 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

443FansSuka
397PengikutMengikuti
37PengikutMengikuti
7,164PelangganBerlangganan

Berita Terkait

- Advertisement -spot_img

Berita Suara Muria Terkini

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here