KUDUS, suaramuria.com – Pelantikan sebanyak 137 pejabat di lingkungan Pemkab Kudus, akhir pekan lalu, masih menyisakan kekosongan tiga kursi kepala dinas.
Dari empat jabatan pimpinan tinggi pratama (kepala dinas – Red) yang kosong, baru satu jabatan yakni kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang telah diisi secara definitif.
Plt Bupati Kudus Hartopo mengatakan, seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Kudus rencananya kembali digelar Februari mendatang.
“Masih ada tiga jabatan (kepala dinas – Red) yang kosong. Meski tahun lalu sudah pernah digelar seleksi, tetapi bulan depan akan kami ulang lago mulai dari awal,” kata Hartopo.
BACA JUGA : Hartopo : Banyak Pejabat Tak Sesuai Kompetensi
Proses seleksi terbuka kepala dinas ini bermasalah setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kudus nonaktif HM Tamzil. Tamzil ditangkap terkait dugaan jual beli jabatan.
Itu artinya, hasil akhir seleksi terbuka yang pernah diumumkan Mei 2019 tak berlaku lagi. Saat itu, masing-masing kursi telah terpilih tiga besar calon kepala dinas.
Tiga orang calon Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus yakni Rini Kartika Hadi Ahmawati, Sutrimo, dan Catur Widyatno.
Tiga orang calon Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus yakni Heru Subiyantoko, Arief Budi Siswanto, dan Udi Waluyo. Sementara itu, tiga orang calon kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Sancaka Dwi Supani, Eko Hari Djatmiko, dan Kasmudi.
Dari seleksi empat jabatan yang digelar tahun lalu, hanya kursi kepala Disdukcapil yang telah terisi. Dari tiga besar nama kandidat yakni Rini Kartika Hadi Ahmawati, Teguh Riyanto, Eko Hari Djatmiko, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merestui Eko Hari Djatmiko sebagai Kepala Dinas Dukcapil.
Eko dilantik bersama 136 pejabat lainnya, Jumat lalu.
“Untuk seleksi tiga kursi kadinas akan dimulai dari awal lagi. Kami pastikan proses seleksi transparan, bebas dari praktik jual beli jabatan atau suap. Silakan semua bisa memantau,” katanya. (SRM)
