- Advertisement -spot_img
32.9 C
Kudus
Rabu, 22 September 2021
BerandaRembangRibuan Data Pemilih di Rembang Bermasalah

Ribuan Data Pemilih di Rembang Bermasalah

- Advertisement -spot_img

REMBANG, suaramuria.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang total menemukan ribuan data pemilih di Rembang bermasalah. Total sebanyak 9.150 data pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 bermasalah selama pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dari 15 Juli-13 Agustus 2020.

Data pemilih yang bermasalah tersebut terdiri dari 4.990 pemilih yang sudah meninggal dan 2.193 pemilih yang pindah domisili. Selain itu ada sebanyak 1.180 pemilih tidak dikenal, 509 pemilih yang berpotensi ganda, 226 bukan penduduk setempat, 27 pemilih menjadi anggota TNI, 23 Pemilih menjadi anggota Polri, dan dua pemilih di bawah umur.

Selain itu Bawaslu Rembang juga menemukan sebanyak 4.272 orang pemilih baru, 989 pemilih yang identitasnya salah (invalid), serta 138 pemilih disabilitas.

BACA JUGA : JARI Ajak Laksanakan Pilbup Bermartabat

Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, M Maftuhin atas temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PPKD) selama proses Coklit berlangsung. Pihaknya sudah memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang.

“Kami berharap KPU Kabupaten Rembang dalam menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran atau Daftar Pemilih Sementara (DPS) bisa cermat dan tidak lagi memasukkan nama yang bermasalah itu,” jelas dia.

Pengawasan Data Pemilih

Dia menambahkan pengawasan data pemilih ini menjadi perhatian penting bagi Bawaslu Rembang. Pasalnya data pemilih menyangkut hak konstitusional dasar warga dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Rembang 2020.

“Warga yang memiliki hak memilih harus benar benar dipastikan terdaftar. Sedangkan yang tidak memiliki hak, harus dicoret dari daftar pemilih,” kata dia.

Maftuhin menjelaskan, sesuai Peraturan KPU No 5 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, setelah tahapan Coklit berlangsung, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh jajaran KPU adalah penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Jajaran KPU juga akan melakukan rekapitulasi secara berjenjang, dari desa, kecamatan, kabupaten, untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).

“Kami akan terus melakukan pengawasan pada setiap tahapan ini dengan sebaiknya. Kami harapkan tidak ada satupun warga yang sudah memiliki hak memilih, tidak terpenuhi haknya,” tandas dia.

Protokol Kesehatan

Selain soal data pemilih yang bermasalah tersebut, Bawaslu Rembang dalam pengawasan masih menjumpai beberapa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak menerapkan protokol kesehatan secara standar.

PPDP yang tidak melakukan prosedur, mekanisme dan tata cara coklit secara benar, terdapat pemilih yang jauh dari lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta  terdapat Coklit bukan oleh PPDP.

“PPKD sudah memberikan saran secara lisan kepada PPDP untuk menerapkan prosedur, mekanisme, dan tata cara coklit secara benar. PPDP menindaklanjuti semua saran yang diberikan PPKD tersebut,” tegas dia. (SRM)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

1,011PengikutMengikuti
2,458PengikutMengikuti
7,164PelangganBerlangganan

Must Read

- Advertisement -spot_img

Related News

- Advertisement -spot_img

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: