Data PBI APBN dan Provinsi Perlu Dievaluasi
Sejumlah pasien menunggu layanan kesehatan di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Kudus. (foto : suaramuria.com)

KUDUS, suaramuria.com – Dinonaktifkannya seluruh kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seluruh warga miskin penerima bantuan iuran (PBI) disayangkan DPRD Kudus.

Hal ini menandakan buruknya koordinasi antar Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kudus.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kudus Muhtamat mengatakan, persoalan PBI sudah muncul sejak sebelum pembahasan APBD 2020, Oktober lalu.

Saat itu, Komisi D menggelar rapat koordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga RSU dr Loekmonohadi, dan BPJS Kesehatan Cabang Kudus.

BACA JUGA : Duh… Pemkab Kudus Nonaktifkan 192 Ribu JKN Warga Miskin

Pada rapat koordinasi itu juga mencuat persoalan dalam pengelolaan PBI JKN – KIS. Rencana evaluasi penerima PBI JKN-KIS yang dinilai tidak tepat sasaran juga dimunculkan.

“Saat itu sudah muncul rekomendasi untuk verifikasi ulang seluruh data penerima PBI, namun hingga Januari ini ternyata belum dilakukan,” kata Muhtamat, Kamis (2/1/2020).

Verifikasi ulang itu perlu dilakukan untuk mengecek kondisi riil para penerima PBI JKN. Jika memang mereka masuk kategori keluarga mampu, harus dikeluarkan dari PBI. Mereka harus mendaftar program JKN – KIS secara mandiri.

“Termasuk juga peserta PBI yang ternyata berstatus karyawan perusahaan. Jika ditemukan, juga harus dicoret karena menjadi tanggung jawab perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya ke program JKN – KIS,” katanya.

Muhtamat menambahkan, Komisi D mengundang seluruh OPD terkait untuk mengklarifikasi dinonaktifkannya seluruh kartu JKN kategori PBI, Jumat (3/1).

Meski sudah ada Jamkesda sebagai penggantinya, hal itu dinilai merugikan warga kurang mampu. “Apakah jika pasien perlu dirujuk ke rumah sakit di luar daerah Jamkesda bisa meng-covernya? ini juga perlu dipertanyakan,” katanya.

Muhtamat yang juga ketua Fraksi Nasdem berharao koordinasi antar OPD dioptimalkan terutama untuk program-program yang berkaitan dengan warga miskin.

Pemkab Ingin Evaluasi Ulang

Seperti diberitakan, Pemkab Kudus meminta BPJS Kesehatan Cabang Kudus untuk menonaktifkan sebanyak 192.172 peserta PBI JKN-KIS. Alasannya, Pemkab Kudus ingin mengevaluasi ulang para penerima tersebut.

Data tersebut sebenarnya masih jauh dibawah angka warga miskin menurut Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial yang mencapai 223.310 jiwa. (SRM)

 

Tinggalkan Balasan