KUDUS, suaramuria.com – Pemerintah Daerah wajib bantu pesantren hadapi kebijakan tatanan kehidupan baru (new normal). Tak hanya pusat bisnis dan perdagangan saja, Anggota DPRD Jateng Nur Khabsyin mendesak Pemprov Jateng dan Pemkab se-Jateng juga memberi perhatian khusus untuk dunia pesantren jika kondisi new normal diberlakukan.
Wakil rakyat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Kabupaten Kudus ini mengatakan, harus ada kebijakan anggaran khusus untuk memenuhi standar protokol kesehatan, agar siap bagi pesantren hadapi new normal.
BACA JUGA : Anggota DPRD Jateng Bantu APD Tim Medis di Kudus
Khabsyin menyebutkan, berdasarkan informasi dari Rabhithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU), jumlah pesantren di Jateng berkisar 3000 an. Para pengasuh pesantren sudah berencana mulai melaksanakan pendidikannya pada bulan Syawal ini.
Menurut Khabsyin, kondisi sejumlah Pesantren di Jawa Tengah rentan menjadi tempat penyebaran Covid-19. Ia mencontohkan, banyak pesantren yang tempat wudlunya berupa bak besar (kulah) yang biasa dipakai beramai-ramai.
Selain itu, satu kamar bisa diisi hingga belasan orang santri. “Ditengah gencarnya anjuran untuk physical distancing, kondisi sebagian ponpes ini jelas kurang ideal,” katanya.
Pesantren juga perlu dilengkapi pusat kesehatan beserta tenaga dan alat medis, hingga sarana MCK standar yang memenuhi protokol Covid-19. Persiapan semua itu membutuhkan anggaran tak sedikit. Tidak semua Ponpes siap, sehingga pemerintah daerah perlu turun tangan.
“Semua santri juga menjalani rapid tes sebelum masuk kembali ke Pesantren. Ini untuk memastikan tidak ada santri yang terpapar Covid-19 dari daerah asalnya,” katanya.
Selain itu, pesantren juga perlu membuat ruangan khusus untuk isolasi mandiri santri yang berasal dari luar daerah. Tempat isolasi mandiri itu tentunya perlu didukung dengan kebutuhan makanan selama 14 hari.
“Penyediaan sarana dan prasarana belajar yang sesuai standar new normal, juga harus disiapkan oleh pemerintah,” katanya.
Tunggu Pemerintah
Terpisah, Pengasuh Ponpes Yanbuul Quran khusus Remaja, Kelurahan Kajeksan, Kudus KH Syaiun Adhim, mengakui memang ada rencana untuk mengaktifkan kembali pesantren pada 6 Juni mendatang.
Hanya saja, kepastiannya tetap menunggu kebijakan pemerintah. Namun demikian, kata Syaiun, pihaknya memang berharap ada peran dari pemerintah terutama untuk fasilitasi protokol kesehatan Covid-19 sebelum semua santri kembali ke pondok.
“Harus ada pemeriksaan agar semua santri yang masuk pondok benar-benar bebas dari Covid-19,” katanya. (SRM)