pelayanan kppn pati
Kepala KPPN Pati Mulyo Slamet menandatangani komitmen pembangunan zona integritas di kantornya. (foto: suaramuria.com)

PATI, suaramuria.com – Upaya mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) ditempuh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati. Komitmen menuju ke arah itu diwujudkan dengan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi pada pelayanan KPPN Pati, Selasa (25/2).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah dan Bupati Pati Haryanto hadir dalam pencanangan tersebut. Satuan kerja (satker) mitra KPPN Pati dari Kabupaten Pati dan Rembang juga tampak hadir menyaksikan.

Disebutkan, seluruh pegawai KPPN Pati berkomitmen untuk melaksanakan dan berusaha mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK). “KPPN Pati nantinya menjadi wilayah birokasi bersih dan melayani (WBBM). Komitmen itu melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Kepala KPPN Pati Mulyo Slamet.

Dia menjelaskan, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM didasarkan atas nilai-nilai yang dikembangkan Kementerian Keuangan, yakni integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan.

Prinsip Moral

Integritas merupakan usaha memegang teguh prinsip moral, menjaga martabat, dan tidak melakukan hal tercela.

Adapun profesionalisme dimaknai sebagai usaha bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik. Sedangkan sinergi yakni konsisten membangun hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan harmonis dengan para mitra kerja atau pemangku kepentingan.

“Selanjutnya, dengan semangat pelayanan kami berusaha memenuhi kepuasan para mitra kerja atau pemangku kepentingan dengan sepenuh hati, transpararan, cepat, akurat, dan aman. Akhirnya dengan semangat kesempurnaan, kami senantiasa berusaha melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk dapat memberikan yang terbaik,” jelasnya.

BACA JUGA: KPPN Pati Siap Salurkan Dana Desa Bulan Ini

Sulaimansyah menyatakan, pembangunan zona integritas menjadi komitmen pimpinan Kementerian Keuangan beserta jajarannya. Perwujudan itu diawali dengan reformasi birokasi yang bersih dari korupsi dan gratifikasi.

Dia mengajak semua pihak untuk ikut mengawal pelaksanaan komitmen bebas dari korupsi. Sekaligus memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal No.ND-35/PB/2020 tanggal 20 Januari 2020, KPPN Pati bersama KPPN Kudus, KPPN Purworejo, dan KPPN Sragen tahun ini ditetapkan sebagai instansi yang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK.

Bupati Haryanto mengapresiasi komitmen KPPN Pati dalam mewujudkan birokrasi bersih dan bebas dari korupsi. Menurutnya, seluruh abdi negara sudah selayaknya memberikan pelayanan dengan ketulusan dan keikhlasan.(SRM)

Tinggalkan Balasan