- Advertisement -spot_img
24.9 C
Kudus
Selasa, 21 September 2021
BerandaRembangPCNU Lasem Berharap Kajian Mendalam Penundaan Pilkada

PCNU Lasem Berharap Kajian Mendalam Penundaan Pilkada

- Advertisement -spot_img

REMBANG, suaramuria.com – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Lasem berharap ada kajian mendalam dari berbagai pihak sebelum memutuskan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan kajian yang mendalam dari berbagai pihak, PCNU Lasem berharap muncul perspektif yang fair sebelum memutuskan penundaan Pilkada.

Ketua Tanfidziyah PCNU Lasem, KH Solahuddin Fatawi (Gus Din) berpendapat usulan yang disampaikan Pengurus Besar NU (PBNU) ke Pemerintah terkait saran penundaan Pilkada karena merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia masih berdasarkan konteks sosial kemasyarakatan. ”Artinya, apabila bicara Indonesia harus duduk bareng. Jadi tidak bisa menganggap mana yang paling ideal antara pendapat PBNU yang menyarankan penundaan Pilkada atau mungkin pendapat lain yang berkeinginan Pilkada tidak ditunda. Karena penundaan ini terkait pandemi Covid-19, orang kesehatan menurut hemat saya juga harus hadir. Kedua sisi pendapat ini harus diimbangi dengan bagaimana pengambil kebijakan, sisi keamanan dan lain-lain,” jelas dia.

Dia mengatakan akan terlalu latah apabila berbicara mengenai penundaan Pilkada sebelum ada kajian yang mendalam. ”Semuanya harus menyampaikan kajian secara fair. Tidak mungkin kami berpendapat sebelum ada kajian yang mendalam,” kata dia.

Dia menjelaskan PCNU Lasem menghargai apa yang disampaikan PBNU sebagai organisasi di tingkat atas. ”Namun kami perlu menerjemahkan yang disampaikan PBNU itu adalah dalam kacamata sosial. Tidak bisa ini ditanggapi parsial atau sepenggal-sepenggal sebelum ada kajian. Malah jadi ramai nanti,” tegas dia.

Penundaan Pilkada

Secara terpisah, Sekretaris PCNU Rembang, H Muchtar Nuha mengaku sependapat dengan PBNU untuk menunda pelaksanaan pilkada. Dia mengatakan dari pengamatan di lapangan selama pelaksanaan tahapan pilkada di Kabupaten Rembang, banyak terlihat kerumunan masa yang berpotensi untuk menyebarkan Covid-19. ”Menurut saya, penundaan itu lebih manusiawi. Terlebih, penerapan protokol kesehatan yang ketat itu saat ini masih sekedar harapan yang belum terlaksana di lapangan,” jelas dia.

Namun apabila pilkada tetap berjalan, dia berharap semua pihak mematuhi aturan protokol kesehatan Covid-19. ”Aparat yang terkait juga harus tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran aturan protokol kesehatan Covid-19. Itu bisa menjadi alternatif terakhir bila pilkada tetap berjalan,” tandas dia.

Sebelumnya, PBNU meminta pihak berwenang untuk menunda pelaksanaan 243 pilkada di Indonesia. PBNU berpendapat penundaan itu mendesak karena munculnya klaster-klaster penularan dari pilkada akibat mobilisasi massa yang tak terhindarkan. PBNU juga berharap pemerintah merealokasikan anggaran pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman nasional. Selain itu, PBNU juga menyinggung Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2012 di Cirebon soal perlunya proses pilkada ditinjau ulang mengingat kemudharatan yang diimbulkan.()

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

1,011PengikutMengikuti
2,458PengikutMengikuti
7,164PelangganBerlangganan

Must Read

- Advertisement -spot_img

Related News

- Advertisement -spot_img

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: