pembiayaan ultra mikro
Sumarjaka, Kepala Subbagian Umum KPPN Pati. (foto: suaramuria.com)

PEMBIAYAAN Ultra Mikro (Umi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan Umi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp 10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan memiliki tugas melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan pembiayaan Umi dengan koordinator Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

Sebaran debitur pembiayaan Umi di seluruh Indonesia yang kian meningkat maka diterbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER 25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra MIkro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BACA JUGA : Kontribusi PNBP Satker Wilayah Bayar KPPN Pati

Regulasi itu sebagai acuan bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melakukan monitoring dan evaluasi. Berdasar peraturan tersebut KPPN mempunyai kewajiban membuat laporan monitoring dan evaluasi setiap semester.

Berdasarkan data SIKP Umi, penyaluran pembiayaan Umi untuk wilayah kerja KPPN Pati sepanjang 2020 telah menjangkau 8.400 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp 29.553.715.636. Terdiri atas penyaluran untuk Kabupaten Pati sebesar Rp 12.678.927.636 dan Kabupaten Rembang Rp 16.874.788.000.

Penyaluran pembiayaan Umi di wilayah kerja KPPN Pati pada semester II 2020 disalurkan melalui 12 penyalur dan lembaga linkage. Penyalur paling banyak, yakni  Pegadaian dengan total penyaluran Rp 4.369.770.000 untuk 877 debitur. Sedangkan penyaluran pembiayaan Umi terkecil dilakukan KSPPS Nur Insani dengan total penyaluran Rp 2.000.000 dengan jjumlah debitur 1.

Pada Semester II 2020 KPPN Pati melakukan monitoring ketepatan data kepada sampel debitur sebanyak 143 debitur. Terbagi atas 68 debitur untuk triwulan III dan 75 debitur pada triwulan IV. Berdasarkan hasil monitoring tersebut diperoleh skor ketepatan data sebesar 92.65 untuk triwulan III dan 90.35 untuk triwulan IV.

Survei Nilai Keekonomian

Selain memonitoring ketepatan data penyaluran, KPPN Pati juga melakukan survei pengukuran nilai keekonomian debitur (NKD). Terdiri atas survei baseline dan survei endline.

Survei baseline dilaksanakan terhadap debitur dengan akad pembiayaannya kurang dari tiga bulan sebelum pelaksanaan survei yaitu sebanyak 3 debitur dari penyalur Pegadaian. Survei endline dilaksanakan terhadap debitur pembiayaan Umi yang telah disurvei baseline oleh KPPN pada semester II tahun 2019 sebanyak 6 debitur terdiri dari 4 debitur KSPPS Artha Bahana Syariah dan 2 debitur KSP KUD Mintorogo.

Berdasarkan hasil survei tersebut diperoleh rata-rata nilai keekonomian debitur sebesar 45.33 untuk baseline semester II 2020. Sedangkan rata-rata nilai keekonomian debitur untuk survei endline semester II 2020 adalah sebesar 52.32, meningkat 5.66 poin jika dibandingkan dengan rata-rata nilai keekonomian debitur baseline semester II tahun 2019 sebesar 46.66.

Monitoring ketepatan data penyaluran dilakukan secara triwulanan terhadap sampel debitur yang dipilih secara acak oleh SIKP Umi sesuai dengan jumlah debitur aktif di wilayah kerja KPPN Pati.

Monitoring ketepatan data penyaluran pada triwulan III tahun 2020 sebanyak 68 debitur  dari Penyalur Pegadaian (Pegadaian Pati dan Pegadaian Rembang) dan PNM serta dari Lembaga Linkage,  KSPPS BMT Harapan Bersama,KSPPS Artha Bahana Syariah, KSPPS Tamzis Bina Utama, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera,  Koperasi Mitra Dhuafa, KSPPS Nusa Ummat Sejahtera, KSP KUD Mintorogo dan KSP Pangestu.

Seiring dengan peningkatan jumlah debitur di wilayah kerja KPPN Pati, jumlah sampel debitur monitoring ketepatan data untuk triwulan IV tahun 2020 meningkat menjadi 75 debitur dari penyalur Pegadaian Pati, Pegadaian Rembang, PNM, serta dari Lembaga linkage, KSPPS BMT Harapan Bersama, KSPPS Artha Bahana Syariah, KSPPS Tamzis Bina Utama, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, Koperasi Mitra Dhuafa, KSPPS Nusa Ummat Sejahtera, KSP KUD Mintorogo, KSP Pangestu, KSPPS Nur Insani, dan KSPPS Melati.

Kesimpulan

Berdasar hasil motinoring dan evaluasi tersebut dapat disimpulkan, bahwa skor ketepatan data penyaluran pembiayaan UmI di wilayah kerja KPPN Pati  telah cukup baik,  yaitu di atas 90 dari skor maksimal 100. Skor ketepatan data yang diperoleh pada triwulan III adalah sebesar 92.65.  Skor tersebut diperoleh atas rekonsiliasi ketepatan data terhadap 68 debitur dari 10 penyalur/lembaga linkage.

Jumlah sampel debitur yang direkonsiliasi pada triwulan IV meningkat menjadi 75 debitur dari 12 penyalur/lembaga linkage. Tingkat ketepatan data pada periode triwulan II mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebesar 90.35. Penurunan tersebut disebabkan masih banyaknya ketidaksesuaian data pada SIKP dengan dokumen penyalurannya terutama terkait dengan agunan.

Pada aspek lain, yaitu nilai keekonomian debitur (NKD), secara keseluruhan dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan skor.

Terkait dengan suku bunga, suku bunga tertinggi di lingkup KPPN Pati adalah sebesar 3%, Suku bunga tersebut dikenakan pada pinjaman yang relative singkat yaitu 6 bulan (25 minggu).

Sedangkan untuk tingkat kepatuhan penyalur/lembaga linkage di lingkup KPPN Pati cukup baik. Penyalur/lembaga linkage cukup kooperatif baik dalam penyampaian data penyaluran maupun dalam pelaksanaan survei pengukuran NKD. Peran penyalur /lembaga linkage sebagai penghubung antara KPPN Pati dengan responden survei sangat baik, mengingat survei dilakukan melalui telepon.

 

Penulis: Sumarjaka, Kepala Subbagian Umum KPPN Pati

Tinggalkan Balasan