Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus meraih piagam penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan. Sebelumnya ada kekhawatiran Pemkab Kudus tak akan meraih WTP akibat adaya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Namun, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 dinilai positif.
BACA JUGA : Prabowo Tunjuk Kader Muda Nahkodai DPC Gerindra Kudus
Penghargaan diserahkan bersama dengan Kabupaten Demak dan Jepara oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Sulaimansyah di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis (5/12).
Hadir Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus Wawan Hermawan dan Pelaksana tugas Bupati Kudus M Hartopo. Hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Samani Intakoris, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta pejabat Forkopimda Kabupaten Kudus, Demak dan Jepara.
Selain penyerahan piagam WTP, juga dilaksanakan penadatanganan nota kesepakatan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah. Hal itu sebagai bentuk kerjasama pemanfaatan data dan informasi, serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan keuangan publik.
Harapannya, data dan informasi dapat dimanfaatkan masing- masing pihak.
Plt Bupati Kudus M Hartopo mengatakan, hakikat penyelenggaraan pemerintahan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kehidupan masyarakat. Salah satu yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus adalah dengan menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang memenuhi aspek transparansi dan akuntabel.
“Pemberian penghargaan WTP ini akan semakin memacu kami untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Pihaknya juga berkomitmen untuk mempertahankan penilaian opini WTP pada laporan keuangan 2019 maupun tahun- tahun yang akan datang. Penghargaan WTP kali ini, merupakan yang ke tujuh yang diterima secara berturut- turu sejak 2012.
Terkait penyerahan DIPA Satker yang juga dilakukan bersama dalam pemberian piagam WTP, kiranya dapat mensinergikan APBD dengan anggaran pemerintah pusat sebagai bentuk transparansi anggaran.
Harapannya, realisasi belanja Negara dapat memacu pertumbuhan ekonomi baik pusat maupun daerah, yang benar-benar mendatangkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran yang diberikan negara mengandung tanggungjawab besar, sehingga harus dapat digunakan dengan baik sesuai peruntukan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Sementara Kepala Kanwil Ditjen Perbendahraan Provinsi Jawa Tengah, Sulaimansyah menyatakan, pemerintah memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten kudus yang begitu konsisten dalam pengelolaan keuangan yang baik dan transparan, sehingga mendapatkan piagam WTP.
Sebagai bentuk reward atas raihan WTP 2018, pemerintah pusat memberikan Dana Intensif Daerah (DID) sebesar Rp 71 miliar. Penghargaan tersebut merupakan prestasi dari hasil kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus yang telah melakukan persiapan sejak awal tahun anggaran hingga pertanggungjawaban.
“Kami apresiasi seluruh ASN atas kinerja yang berbuah prestasi opini WTP tanpa catatan,” jelasnya. (SRM)