PATI, suaramuria.com – Ketegasan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi permasalahan di perairan Natuna didukung anggota DPR RI Marwan Jafar. Namun, wakil rakyat asal Pati itu mengingatkan pemerintah juga harus memprioritaskan perhatian kepada nelayan transmigran asal Pulau Jawa di Natuna.
“Ketegasan dalam menjaga kedaulatan NKRI wajib didukung. Protes keras Pemerintah RI kepada Pemerintah China sangat beralasan karena kapal-kapal nelayan China masuk secara ilegal. Tetapi, Pemerintah RI juga jangan melupakan kesejahteraan masyarakat di Natuna, termasuk nelayan transmigran,” kata Marwan.
BACA JUGA : Marwan Jafar Kebanjiran Keluhan Pupuk Langka
Anggota Fraksi PKB ini mengemukakan, pelanggaran nelayan China di Natuna berpotensi memengaruhi kehidupan nelayan Indonesia dan masyarakat di kawasan tersebut.
Mengingat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pernah memrogramkan transmigrasi nelayan Pantura Pulau Jawa ke Natuna.
Potensi perikanan di perairan Natuna menjadi alasan program tersebut. Nelayan transmigran asal Jawa juga dapat berkontribusi menjaga dan merawat kedaulatan NKRI di kawasan itu.
“Saat itu juga akan dibangun sekolah vokasi atau kejuaraan perikanan dengan tujuan meningkatkan keterampilan nelayan transmigran. Untuk itu, saran saya kepada pemerintah melalui Kabinet Indonesia Maju saat ini untuk terus membantu kebutuhan masyarakat di Natuna, termasuk transmigran,” kata mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu.
Pemenuhan fasilitas itu, seperti penyediaan tanah, rumah, fasilitas untuk bekerja, pendidikan, rumah sakit, dan bantuan kapal untuk nelayan. Hal yang tidak kalah penting, yakni pengamanan secara militer.
Dia mengingatkan, penempatan warga baru melalui transmigrasi dan pengalihan sebagian nelayan dari Pulau Jawa maupun daerah lain ke Natuna selayaknya diikuti pula dengan dorongan penyejahteraan.
Upaya itu agar mereka terjamin kehidupannya dan tidak tertarik untuk kembali ke daerah asal.
Marwan mengaku, kala itu telah ada nota kesepahaman dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai peta solusi untuk permasalahan tersebut serta telah direncanakan dengan seksama.(SRM)