harga bbm
Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar meminta kebijakan migas tetap mengedepankan keberpihakan kepada rakyat. (foto : suaramuria.com)

PATI, suaramuria.com –Penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) diminta wajar secara bisnis dan terjangkau oleh rakyat. Itu menjadi bagian penting dalam tata kelola migas yang harus terus diperhatikan.

Demikian disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar, Kamis (30/1/2020). Menurutnya, pemanfaatan migas sebagai kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat diamanatkan konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar1945.

“Itu hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan Pertamina. Keduanya wajib mengusahaan sumber daya migas dapat termanfaatkan secara optimal,” katanya.

BACA JUGA : Marwan Minta Pemerintah Perhatikan Nelayan di Natuna

Dalam konteks tersebut, anggota Fraksi PKB itu, juga meminta pemerintah dan Pertamina memastikan realisasi kontrak migas yang tidak mengganggu kesinambungan produksi nasional.

Marwan memandang capaian kinerja pemerintah di sektor migas hingga akhir 2018 atau 2019 relatif baik sehingga patut diapresiasi. Capaian itu tidak terlepas dari pengaruh tingkat harga minyak dunia di tahun-tahun itu yang juga tergolong stabil.

Selain itu, sejumlah indikator kinerja yang ditunjukkan kementerian terkait khususnya pada direktorat bersangkutan juga cukup terpenuhi capaiannya.

Kendati demikian, pihak terkait harus tetap dikritisi secara obyektif dalam praktik tata kelola migas. Kinerja mereka wajib dipastikan memihak rakyat dan berkontribusi terhadap penerimaan negara serta memperkuat perekonomian nasional.

BACA JUGA : Marwan Jafar Kebanjiran Keluhan Pupuk Langka

Sejalan dengan itu, Marwan menyebut refromasi struktur kelembagaa tata kelola migas penting dilakukan.

Langkah itu mencakup sisi legislasi dan regulasi yang harus secara eksplisit mendefinisikan serta menjelaskan cakupan dan batasan kewenangan dari setiap kelembagaan, baik lembaga pemerintah maupun lembaga atau perusahaan minyak negara.

“Karena sejumlah prinsip dasar tata kelola minyak dan gas memang sebagian besar menyangkut kewenangan kedua kelembagaan tersebut. Yang tak kalah penting menjamin kewajaran harga BBM secara bisnis maupun terjangkau oleh masyarakat,” jelasnya. (SRM)

Tinggalkan Balasan