PATI, suaramuria.com – Keluhan mengenai pupuk langka bersubsidi mewarnai rangkaian safari anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar ke Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan dalam rangka reses.
Atas temuan itu, Marwan mendesak pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
“Saya kira tidak hanya di daerah Pantura Timur saja, banyak petani di berbagai daerah yang mengalami kesulitan serupa. Makanya perlu pengawasan intensif terhadap pupuk bersubsidi , terutaa alur distribusinya mulai dari produsen, distributor, hingga ke pengecer,” ujarnya.
BACA JUGA : PKB Wakili Kepentingan Politik NU
Anggota Fraksi PKB ini menjelaskan, kelangkaan pupuk selalu menjadi persoalan terutama menghadapi musim tanam.
Permasalahan itu cukup kompleks lantaran melibatkan banyak pihak. Sejumlah pihak menyebut kelangkaan pupuk bersubsidi karena kebiasaan petani yang overdosis dalam penggunaannya.
Marwan tidak sepenuhnya membenarkan alasan tersebut. Menurutnya, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang kurang optimal disebut lebih dominan membuat pupuk langka.
Pengawasan yang longgar, lanjut dia, membuka peluang distributor nakal. Kementerian Pertanian kurang maksimal dalam memantau pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
Selain itu, BUMN pelaksana program subsidi juga belum optimal dalam menjamin pelaksanaannya sesuai prinsip tepat tempat, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis, dan tepat waktu.
“Sangat mungkin sekali kelangkaan pupuk karena permainan distributor. Pupuk dibuat langka sehingga menjadi mahal. Distribusi harus diawasi ketat hingga ke tingkat petani agar tidak dimainkan distributor,” katanya.
Pria asal Pati, Jawa Tengah ini akan membawa persoalan petani tersebut di DPR. Dia bakal berkoordinasi dengan pihak terkait di level pusat untuk mengusulkan sejumlah alternatif penyelesaian.
“Saya mengusulkan penetapan regionalisasi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Ada regionaliasi di setiap daerah sehingga petani gampang mendapat pupuk,” papar mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu.(SRM)