JEPARA, suaramuria.com – Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) penanggulangan dampak covid-19 dari Kementerain Sosial (Kemensos) menyisakan banyak masalah. ASN hingga perangkat Desa diketahui terima BST tersebut.
Penyaluran bantuan senilai Rp 600 ribu yang langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat ini banyak yang tidak tepat sasaran.
Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Jepara Urip Budi Utomo mengatakan, penyaluran BST dari pusat yang langsung masuk ke rekening diakuinya mengalami banyak masalah karena tidak tepat sasaran.
BACA JUGA : Warga Nilai Bansos Covid-19 Salah Sasaran
Dari informasi yang diperoleh, carik ASN dan perangkat desa lainnyai ada yang terima BST tersebut.
“Kami telah mengirim semua data penerima BST transfer dari Kemensos ke masing-masing desa, untuk diverifikasi ulang,” katanya didampingi Kasi Pemberdayaan Sosial Joko Suswanto.
Urip mengatakan, mereka yang tidak berhak menerima, bisa kami kirim kembali datanya agar dilakukan penghapusan oleh Kemensos.
Jumlah penerima BST di Jepara yang langsung mendapatkan transfer ke rekening mencapai 2.082 orang. Data ini langsung dari pusat dan tidak tidak melalui verifikasi maupun validasi.
“Masalah tidak tepat sasaran ini terjadi merata, tidak hanya di Kabupaten Jepara,” terangnya.
Tak hanya BST transfer, BST yang disalurkan melalui kantor pos juga ada yang diketahui kurang tepat sasaran. Banyak orang mampu, kaya, maupun sudah meninggal dunia masuk dalam daftar penerima.
BST Dapat Ditangguhkan
Namun, pembagian BST melalui kantor pos ini dapat ditangguhkan jika tidak tepat sasaran. Total pemerima BST ini mencapai 10.583 KK.
“Surat pemberitahuan BST ini dibagi lewat desa, jadi desa bisa mengecek lagi, jika benar-benar tidak tepat sasaran, bisa ditangguhkan,” katanya.
Tak beda dengan BST, penerima kartu keluarga sejahtera dengan bantuan sembako senilai Rp 200 ribu untuk sembilan bulan juga banyak yang salah sasaran. Bantuan ini juga bisa ditangguhkan jika tidak tepat sasaran. Total penerima KKS mencapai 77.719 KK.
“Yang tidak bisa ditangguhkan adalah BST yang langsung transfer. Perlu kesadaran pribadi untuk mengalihkan secara langsung kepada yang lebih membutuhkan,” katanya.
BACA JUGA : Polisi Buru Pelaku Pembunuhan Gadis di Jepara
Petinggi Desa Kawak Kecamatan Pakis Aji, Eko Herry Purwanto mengaku jika tiga istri perangkat desa termasuk dia sendiri, istri carik, dan istri modin di desanya terdata sebagai penerima KKS.
“Kami tidak tahu kenapa bisa masuk data penerima KKS. Tapi kami pastikan, bantuan ini tidak akan diambil. Jadi kami tangguhkan,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan carik Desa Tedunan, Kecamatan Kedung Ahmad Zen. Ada tiga perangkat desa yang menerima BST transfer dan satu penerima KKS.
“BST transfer masuk ke rekening istri saya sebagai carik ASN, istri perangkat desa dan atas nama perangkat desa sendiri. Adapun istri petinggi di sini terdata penerima KKS,” tuturnya.
Sampai saat ini dana BST belum digunakan dan rencananya akan dikembalikan dengan menunggu mekanisme pengembalian sesuai petunjuk Dinsospermades. Adapun KKS untuk istri petinggi ditangguhkan.
“Kami saat menerima bantuan juga bingung, kok bisa istri kami menerima, padahal desa tidak pernah mengajukan,” katanya. (SRM)