kembalikan bst
warga mengambil bantuan sosial tunai (BST) di Kantor Pos Pati. (foto : suaramuria.com)

PATI, suaramuria.com – Belasan warga Kabupaten Pati kembalikan bantuan sosial tunai (BST). Kepala Kantor Pos Pati Gerardio Septa Widiawan mengatakan, langkah ini menjadi bentuk kesadaran warga.

Meski di masa sulit seperti sekarang, lanjut dia, masih ada warga yang memiliki kesadaran untuk mengembalikan lantaran sudah merasa mampu. Gerardio mengatakan belasan warga yang memiliki kesadaran tinggi dengan kembalikan bst itu berada di Kecamatan Kota.

“Kami bersyukur masih ada warga yang mampu memiliki kesadaran untuk mengembalikan. Selain 13 orang di Kecamatan Pati kota sebelumnya di Rembang juga ada sedikitnya 30 orang yang mengembalikan lantaran merasa mampu,” terangnya.

BACA JUGA :Dinsos Pati Sisir Penerima Bantuan Sosial Tunai

Total anggaran senilai Rp 7,4 miliar bakal disalurkan untuk 12.405 penerima. Disebutkan, data penerima sebanyak itu masih bersifat sementara. Pemerintah Kabupaten Pati kembali mengusulkan sekitar 29 ribu warga untuk menerima BST.

Dalam proses penyaluran tersebut, Kantor Pos pun telah membuat sejumlah langkah kebijakan dalam menerapkan protokol kesehatan.

Selain mewajibkan memakai masker bagi warga dan mencuci tangan, Kantor Pos juga memberlakukan physical distancing yang cukup ketat. Dari antrian masuk hingga proses pendaftaran diberi kursi dengan jarak yang memadai.

“Bagi lansia, orang yang sakit, dan berkebutuhan khusus bila ada permintaan dari desa tentu akan kami antarkan hingga ke titik rumahnya. Sementara jika ada lansia yang datang ke kantor Pos akan kami prioritaskan tanpa antri. Mengingat mereka memiliki tingkat resiko cukup tinggi,” tambahnya.

Bupati Pati Haryanto mengatakan, BST disalurkan bagi warga non penerima bantuan progam keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). B

antuan tersebut untuk mencover dampak Covid-19 dan disalurkan selama tiga bulan. Bupati berharap usulan sebanyak 29 ribu dapat direalisasikan sehingga dapat meringankan bagi pemerintah daerah maupun desa.

“Kenapa baru diserahkan Mei memang untuk proses verifikasi data sehingga tidak tumpang tindih,” katanya. (SRM)

Tinggalkan Balasan