kppn
Pegawai KPPN Pati meningkatkan kompetensi pelayanan prima. (foto: suaramuria.com)

PATI, suaramuria.com – Komitmen sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan menuju wilayah birokasi bersih dan melayani (WBBM) memotivasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati untuk meningkatkan kinerja.

Berbagai langkah pun ditempuh, salah satunya dengan melakukan peningkatan kualitas layanan.

“Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kepada mitra kerja, kami menggelar penyegaran pelatihan pelayanan prima (service excellent). Semua pegawai, terutama yang bertugas pada front office harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melayani mitra kerja,” ujar Kepala KPPN Pati Mulyo Slamet seusai pelatihan service excellent di kantornya, Kamis (5/3).

BACA JUGA: KPPN Pati Meneguhkan Pelayanan Bebas dari Korupsi

Dia menjelaskan, pelayanan prima dapat tercapai jika mitra kerja yang dilayani mendapat kesan positif. Pencapaian itu membawa konsekuensi citra baik bagi institusi.
“Jika selama ini layanan KPPN Pati sudah baik, kiranya perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Secara naluri, orang menginginkan layanan yang baik ketika berinteraksi dengan orang lain atau dengan para petugas dari suatu institusi. Untuk itu petugas dari institusi perlu memiliki alat (tools) berupa pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu atau kompeten dalam melayani. Alat tersebut diperoleh antara lain melalui pelatihan,” paparnya.

Dia berharap, setelah meng-update pengetahuan dan keterampilan pelayanan maka pegawai KPPN dapat menunjukkan kemampuan melayani secara prima. Itu agar mitra kerja merasa puas dan mendapat kesan positif.

Aspek Kualitas Layanan

Dalam pelatihan tersebut, pegawai KPPN di-update tentang lima aspek kualitas layanan. Aspek itu terdiri atas kemampuan untuk memberikan jasa yang sudah dijanjikan secara konsisten, akurat dan tanpa ada kesalahan (reliability), serta pengetahuan dan kesopanan pegawai serta kemampuan institusi/unit organisasi dalam memupuk dan menjaga kepercayaan pelanggan (assurance).

Selanjutnya tentang fasilitas fisik, peralatan yang digunakan dan penampilan staf institusi (tangible), serta sejauh mana tingkat pemahaman atau simpati dan perhatian secara individu yang diberikan oleh institusi (empathy).

Kemudian materi responsiveness, yakni kesediaan untuk membantu pelanggan/pemangku kepentingan/stakeholders dan memberikan layanan yang cepat dan tepat waktu.

KPPN Pati memiliki mitra kerja yang meliputi kantor/instansi vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memeroleh anggaran pemerintah pusat (APBN). Itu dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).(SRM)

Tinggalkan Balasan