KUDUS, suaramuria.com-Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus Wawan Hermawan meminta, satuan kerja dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang menjadi mitra pihaknya tidak memberikan gratifikasi kepada seluruh pejabat maupun pegawai di instansinya. Penerimaan imbalan gratifikasi dalam bentuk apa pun atas pelayanan yang diberikan KPPN sangat dihindari untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
“Kami berkomitmen untuk melayani mitra kerja dan stakeholders dengan PRIMA (Profesional, Responsif, Ikhlas, Modern, dan Antusias). Kami berharap KPPN Kudus menjadi salah satu inspirator bagi satuan kerja untuk dapat WBK dan WBBM di Kabupaten Kudus,” ujarnya saat pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di halaman kantornya, Rabu (26/2).
Acara tersebut dihadiri perwakilan dari unit satuan kerja di wilayah Kabupaten Kudus, Demak, dan Jepara. Tampak pula Plt Bupati Kudus HM Hartopo, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kudus.
Wawan menjelaskan, dengan pencanangan itu pihaknya akan berperan aktif dalam pencegahan korupsi di wilayah kerjanya, baik internal maupun eksternal. Selain itu, dia mengatakan pencanangan zona integritas meneguhkan tekad dan komitmen jajarannya dalam meningkatkan kualitas layanan publik menuju terwujudnya wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
BACA JUGA: KPPN Pati Meneguhkan Pelayanan Bebas dari Korupsi
Sementara, Sulaimansyah menjelaskan, lima dari 15 KPPN di Jawa Tengah tahun ini ditetapkan untuk melakukan pencanangan zona intergritas menuju WBK dan WBBM, salah satunya KPPN Kudus. Sedangkan 10 KPPN lain ada yang telah mendapatkan predikat WBK, dan ada pula yang masih dalam proses mendapatkan predikat WBK/WBBM.
Plt Bupati HM Hartopo menyambut antusias pernyataan kepala KPPN Kudus. Dia berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kudus mengikuti langkah yang diambil KPPN. Bukan sekadar formalitas, tetapi dapat diterapkan dalam pelayanan publik.(SRM)