Hudi Sadmoko, pegawai KPPN Pati. (foto: dok/suaramuria.com)

Dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yang dimaksud penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan negara dibagi ke dalam dua jenis yaitu pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Termasuk pendapatan antara lain berupa pajak, cukai, bea masuk/keluar, hibah, dan pendapatan non-pajak, yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kontribusi pendapatan dalam APBN didominasi oleh pendapatan perpajakan. Realisasi APBN Tahun Anggaran 2019 menunjukkan pajak memberi kontribusi sebesar 79 persen dari total pendapatan. Sementara PNBP “hanya” mampu memberikan kontribusi 26 persen.

PNBP merupakan pungutan yang dibayar oleh pribadi atau badan dengan memeroleh manfaat langsung atau tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya alam dan hak yang diperoleh negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP. Terdapat tiga hal yang menjadi dasar pemungutan oleh negara, yaitu layanan, pemanfaatan sumber daya alam, dan hak negara lainnya.

Satuan Kerja (Satker) PNBP pada KPPN Pati

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati meliputi Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. KPPN Pati melayani satuan kerja (satker) instansi vertikal kementerian negara/lembaga sebanyak 56 satker. Beberapa satker, di antaranya memiliki PNBP, dan merupakan unit pengguna PNBP. Pengelolaan PNBP oleh kementerian negara/lembaga dapat dilakukan terpusat atau didelegasikan kepada instansi vertikal di daerah.

Kementerian negara/lembaga (K/L) yang mengelola PNBP secara terpusat, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Satker instansi vertikal K/L tersebut pada wilayah kerja KPPN Pati antara lain Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, dan  Kantor Imigrasi Kelas II Pati.

Adapun K/L yang mendelegasikan pengelolaan PNBP-nya kepada instansi vertikal di daerah masing-masing mempunyai bendahara penerima, yang bertugas untuk mengadministrasikan penerimaan PNBP. Sebagian satker dapat menggunakan kembali PNBP yang telah disetor ke kas negara, sebagaimana ketentuan perundang-undangan, yang disebut Satker Pengguna PNBP. Satker Pengguna PNBP Pati, antara lain Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan) Pati, Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Juwana, Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Rembang, Polres Pati, dan Polres Rembang.

Tiga jenis PNBP terpenting di Pati dan Rembang antara lain:

  1. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum. Dimiliki oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Termasuk PNBP ini, antara lain Pendapatan Jasa Kepolisian, serta Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, yang di dalamnya termasuk Denda Pelanggaran Lalu Lintas.
  2. Pendapatan Jasa Kepelabuhan. Diperoleh dari pemungutan atas kegiatan kepelabuhanan. Penyelenggaraan kegiatan pelabuhan dilaksanakan oleh UPP Rembang dan UPP Juwana.
  3. Pendapatan Penjualan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Pendapatan dari penjualan, antara lain penjualan hasil produksi non litbang, seperti hasil pertanian. Pendapatan ini diperoleh satker Balingtan Pati. Pendapatan dari pengelolaan BMN, antara lain pandapatan sewa dan pendapatan dari pemindahtangangan BMN.

Realisasi pendapatan PNBP Tahun Anggaran 2020 untuk wilayah kerja KPPN Pati adalah sebagai berikut:

   Sumber: KPPN Pati

Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum memberikan kontribusi terbesar, yaitu mencapai 91 persen dari total penerimaan PNBP. Sebagian besar berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Kepolisian sebesar Rp 43.373.335.000 (79 persen), dan Denda Pelanggaran Lalu Lintas sebesar Rp 4.702.097.000 (9 persen), yang merupakan PNBP Kejaksaan.

Layanan Jasa Kepolisian antara lain penerbitan SIM, perpanjangan SIM, penerbitan STNK, penerbitan BPKB, dan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Hal ini menunjukkan tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, namun diikuti juga dengan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas.

Pendapatan jasa kepelabuhan hanya mampu memberi kontribusi sebesar 6 persen PNBP. Pendapatan jasa kepelabuhan tergantung pada lalu lintas barang melalui pelabuhan. Dengan demikian sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Potensi pendapatan ini dapat ditingkatkan melalui perbaikan tata kelola PNBP atas jasa layanan tersebut.(*)

 

Penulis: Hudi Sadmoko, pegawai KPPN Pati

Tinggalkan Balasan