KUDUS,suaramuria.com – Komisi D DPRD Kudus menyayangkan lambannya kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam melakukan penanganan Covid-19. Di tengah kondisi darurat saat ini, Dinkes seharusnya melakukan terobosan dalam menjalankan program penanganan virus korona.
Anggota Komisi D DPRD Kudus Sayid Yunanta mengatakan, komisi ya menyoroti lemahnya koordinasi Dinkes dengan instansi terkait dan lambannya penyediaan alat kesehatan untuk tim medis. Padahal anggaran sebesar Rp 15 miliar telah direalokasi untuk penanganan pandemi.
“Komisi D melihat tidak ada upaya maksimal dari Dinkes untuk terus menggerakkan semua elemen masyarakat mencegah penyebaran Covid-19,” kata Sayid pada rakor Komisi D dengan Dinkes di gedung DPRD Kudus, Senin (13/4).
BACA JUGA : Pemkab Dinilai Belum Terbuka Umumkan Data Covid-19
Penanganan di tingkat desa misalnya. Komisi D belum melihat adanya koordinasi antara Dinkes dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
“Pencegahan Covid-19 ini membutuhkan kerja bersama di semua lini,” katanya.
Wakil rakyat asal PKS itu menambahkan, sosialisasi dan edukasi ke tingkat bawah mesti harus dilakukan mengingat pemahaman masyarakat akan Covid-19 belum tentu baik.
Penolakan Jenazah
Buruknya sosialisasi itu yang kemudian memunculkan gejolak di masyarakat seperti tempat karantina dan penolakan pemakaman jenazah yang sempat terjadi di Kudus.
“Saya ingin, dalam kondisi ini personel Dinkes menjadi yang terdepan bahkan kalau perlu mereka yang paling tidak bisa tidur atas Pandemi Covid-19 ini. Tapi kenyataannya, kami belum melihat hal tersebut,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Komisi D Muhtamat. Wakil rakyat Partai Nasdem ini juga menyoroti lambannya upaya Dinkes untuk melakukan pengadaan barang. Sejak realokasi anggaran Dinkes sebesar Rp 15 miliar untuk Covid-19 dilakukan beberapa pekan lalu, hingga saat ini realisasinya masih minim.
Dari total realokasi anggaran pada Dinkes sebesar Rp 15 miliar, hingga kini baru terserap sebesar Rp 2,6 miliar. Ironisnya, beberapa alkes utama penanganan Covid, hingga kini belum juga terealisasi seperti pengadaan APD coverall dan virus transfer medium (VTM).
Untuk APD coverall, sejauh ini baru terserap Rp 968 juta dari total Rp 3,1 miliar yang dialokasikan untuk membeli 2.000 pcs. Hanya saja, dari jumlah tersebut, barang yang sudah dikirim baru 200 pcs.
Selain VTM, pengadaan masker bedah dan masker N95 juga belum terealisasi.
Ia memahami bagaimana kesulitan stok barang tersebut di pasaran. Namun, kata dia, Dinkes tentunya memiliki banyak opsi agar alat-alat medis terutama APD tersebut bisa segera tersedia.
“Untungnya banyak bantuan APD dari masyarakat untuk tim medis meskipun belum sesuai standar kesehatan. Kalau tidak, bagaimana nasib tenaga medis kita kalau hanya mengandalkan pengadaan dari Dinas Kesehatan,” katanya.
Menanggapi itu, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Nasiban yang juga PPKom pengadaan barang/jasa Dinkes mengakui saat ini ada kendala terkait ketersediaan barang.
Hingga kini, pengadaan barang yang masih terkendala, yakni masker N95, masker bedah, VTM, serta alat tes cepat (rapid test). Beberapa suplyer masih belum bisa memasok karena stoknya memang tidak ada.
“Barang yang diterima belum sesuai kontrak karena dikirim secara bertahap. Untuk baju coverall atau baju terusan untuk tim medis misalnya. Dari rencana pengadaan 3.078 baju untuk saat ini baru menerima 200 pcs,” katanya. (SRM)