suara muria haji
Calon jamaah haji tahun keberangkatan 2019 dilepas Bupati Haryanto di Pendapa Kabupaten. (foto : suaramuria.com)

PATI, suaramuria.com – Kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) RI berkait pengisian kelompok terbang (Kloter) berbasis zonasi/wilayah bagi jamaah haji reguler disambut positif di daerah.

Kebijakan itu dianggap tepat karena tidak akan ada lagi calon jamaah haji yang terpisah kloter dari keluarga saat keberangkatan ke Tanah Suci.

Ketua Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh (KBHU) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Pati Haryono mengatakan, kebijakan pengisian kloter sebelumnya berbasis urutan wilayah kabupaten berdampak pada terpencarnya calon jamaah haji yang berdomisili dekat.

BACA JUGA : Marwan Jafar: Erick Mampu Selesaikan Skandal Jiwasraya

Akibatnya, banyak suami dan istri yang berbeda kloter. “Jadi, kami mengapresiasi kebijakan Dirjen Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang mengatur pengisian kloter berbasis wilayah kecamatan/kode pos,” kata Haryono.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag mengeluarkan Keputusan bernomor 131 tahun 2019 tentang Pedoman Pengisian Kelompok Terbang Berbasis Zonasi/Wilayah bagi Jamaah Haji Reguler pada Maret 2019. Surat Keputusan (SK) tersebut diikuti penerbitan Surat Edaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nomor B.20001/Dj.II.II/Hj.00/5/2019.

Surat Edaran (SE) itu mengatur tentang Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 131 tahun 2019. SE disampaikan kepada kepala kantor wilayah Kemenag provinsi dan kantor Kemenag kabupaten/kota se-Indonesia.

Salah satu poin dari SE tersebut menyebutkan, untuk memudahkan dalam proses pengisian kloter digunakan basis urutan wilayah kecamatan/kode pos agar jamaah berada dalam lingkungan sesuai wilayahnya.

KBIH diberi kesempatan memetakan jamaah di bawah bimbingannya yang berbasis wilayah kcamatan sesuai dengan tempat KBIH.

“Kebijakan itu menurut kami telah tepat. Kami mendukung karena kebijakan itu sesuai harapan calon jamaah haji yang menginginkan berada dalam satu kloter dengan keluarga, teman, tetangga, dan orang-orang terdekat mereka,” tandas pria yang juga anggota DPRD Pati ini.

Ditanya mengenai wacana adanya perubahan kebijakan itu, Haryono mengatakan itu hanya rumor. Dia meyakini Dirjen PHU tidak akan mudah mengubah kebijakan yang telah sesuai dengan harapan mayoritas calon jamaah haji.(SRM)

Tinggalkan Balasan