kewenangan penataan sungai
Ketua DPRD Kudus Masan bersama warga mengevakuasi warga manula korban banjir di Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Kamis (20/2). (foto : suaramuria.com)

KUDUS, suaramuria – Kewenangan penataan sungai perlu dilimpahkan ke pemerintah daerah. Karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, banyak sungai di daerah yang tak terurus.

Imbasnya, sungai menjadi sumber bencana banjir saat musim hujan.

Banjir akibat limpasan air Sungai Piji di Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo misalnya. Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, Desa Kesambi selalu menjadi langganan banjir akibat kondisi sungai yang dangkal.

BACA JUGA : Kunjungi Kudus, Dubes Bosnia-Herzegovina Jajaki Kerjasama Perdagangan

Kamis pagi, puluhan rumah warga tiga wilayah RT  yakni RT 1, RT 2, dan RT 3, RW 5 Desa Kesambi, Mejobo Kudus terendam banjir. Banjir dipicu jebolnya tanggul Sungai Piji di tempat itu.

“Jika saja ada kegiatan normalisasi, pengerukan sedimentasi sungai, tentu kapasitas tampungan air di Sungai bisa lebih dioptimalkan. Kasihan rakyat selalu menjadi langganan banjir karena sungai tak terurus,” katanya, Kamis (20/2).

Kondisi Banjir

Masan datang langsung melihat kondisi banjir di Kesambi, Kamis pagi. ia bahkan sempat ikut mengevakuasi warga manula yang diketahui tengah sakit. Menggunakan kursi ruang tamu, warga tersebut dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

Menurut Masan, kondisi seperti itu tidak boleh terus terulang. Pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan BBWS Pemali Juwana, yang berwenang melakukan penataan sungai. Ia berharap kewenangan penataan sungai bisa dilimpahkan ke pemerintah daerah.

“Jika pemerintah pusat dan provinsi tidak mampu, maka berikan kewenangan ke pemerintah kabupaten. Izin normalisasi jangan dipersulit. Kami siap mengalokasikan anggaran. Jika begini terus, kasihan rakyat,” katanya.

Jika memang tidak ada anggaran, Masan akan mengusulkan alokasi anggaran untuk kegiatan normalisasi sungai di Kabupaten Kudus.

Sebab menurut dia terlalu berat jika mengandalkan alokasi anggaran baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah, karena jumlah sungai yang banyak.

Masan mengatakan, pihaknya telah mengundang instansi terkait membahas potensi bencana banjir, Rabu lalu. Selain normalisasi, pihaknya juga mengusulkan agar sepanjang sungai dipasang jaring untuk menahan sampah.

“Sampah yang tersangkut di jempatan juga menjadi salah satu penyebab banjir. Ada baiknya di sejumlah titik sungai dipasang jaring. Biar tahu dititik mana sumber sampahnya yang paling banyak,” katanya. (SRM)

Tinggalkan Balasan