warga-kudus-berobat-gratis-pakai-jamkesda
Perawat RSUD dr Loekmonohadi Kudus melayani pasien rawat inap. (foto : suaramuria.com)

KUDUS, suaramuria.com – Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmonohadi Kudus disorot wakil rakyat pada rapat paripurna DPRD Kudus, Kamis (28/11/2019).

Satu dari tiga rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kudus atas RAPBD 2020 menyinggung pelayanan di rumah sakit pelat merah itu.

Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani mengatakan, RSUD dr Loekmonohadi adalah rumah sakit milik daerah yang setiap tahunnya mendapat anggaran atau investasi dari Pemkab Kudus. “Oleh karena itu setiap investasi yang diperoleh RSUD dr Loekmonohadi harus berbanding lurus dengan peningkatan performanya,” katanya.

Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kudus Masan. Ia mengaku heran dengan masih banyaknya keluhan terhadap pelayanan di rumah sakit itu. Namun di sisi lain, RSU Kudus juga mendapat banyak penghargaan dari berbagai pihak.

BACA JUGA : Dok.. DPRD Kudus Sahkan RAPBD 2020 Rp 1,8 T

“Saya sendiri agak heran di saat RSUD ini masih banyak keluhan, tetapi di sisi lain justru mendapat banyak penghargaan. Sepertinya tidak berbanding lurus antara  penghargaan yang diterima oleh RSUD dengan masih banyaknya keluhan dari warga,” kata Masan.

Karena itu, pihaknya akan melihat secara langsung bagaimana pelayanan di RSUD baik dalam melayani pasien maupun keuangan di sana. Masan menyindir RSUD ini sebagai BLUD paling hebat yang anti rugi.

“RSUD ini BLUD paling hebat dalam artian jika untung dipakai sendiri, tapi kalau kurang anggaran minta ke Pemkab Kudus. Jadi BLUD yang anti rugi,” katanya.

Masan mengatakan, banyaknya penghargaan yang diterima oleh RSUD baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat seharusnya berbanding lurus dengan pelayanan yang ada. Keluhan warga seharusnya juga makin sedikit. “Segera akan kami lihat secara langsung sebagai bentuk fungsi pengawasan kita kepada eksekutif,” katanya.

Plt Bupati Kudus Hartopo mengatakan, rekomendasi Banggar DPRD tas RAPBD 2020 termasuk terkait layanan di RSUD akan menjadi bahan evaluasi eksekutif. “Tentunya nanti akan ada evaluasi. Pelayanan kepada masyarakat akan menjadi prioritas eksekutif dalam RAPBD 2020,” katanya. (SRM)

Tinggalkan Balasan