keluarga terdampak corona
Sekda Kudus Samani Intakoris menyerahkan secara simbolis APD jenis baju coverall untuk tim medis kepada Plt Bupati Kudus Hartopo di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu (1/4/2020). (foto : suaramuria.com)

KUDUS, suaramuria.com – Pemkab Kudus menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk jaring pengaman sosial keluarga terdampak corona.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus Samani Intakoris mengatakan, bantuan itu rencananya diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai.

Samani menambahkan, Pemkab Kudus melalui Dinas Sosial telah membuat analisis data terdampak yang direncanakan mendapatkan bantuan. Ada sebanyak 12 kategori masyarakat atau keluarga terdampak Corona.

Ia mencontohkan ada kelompok tukang ojek. tukang becak, PKL, tukang pijat tuna netra, hingga pekerja seni dan buruh serabutan.

BACA JUGA : ASN di Kudus Potong 2,5 Persen TPP untuk Donasi Covid-19

Tingkat perekonomian kelompok masyarakat tersebut dinilai terdampak langsung akibat wabah korona. Akibat wabah korona dan anjuran untuk diam di rumah, usaha mereka mandek sehingga tidak memiliki penghasilan untuk keluarga.

“Mereka masuk prioritas untuk mendapat bantuan,” kata Samani di sela penyerahan bantuan alat pelindung diri (APD) hasil sumbangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kudus untuk tim medis menangani pasien di Pendopo Kabupaten Kudus, Rabu (1/4/2020).

Samani menambahkan, dari hasil analisa ada sebanyak 66.887 keluarga terdampak. Mereka akan mendapat bantuan sebesar Rp 5.000 per orang per hari. “Selain bantuan langsung tunai dari hasil realokasi kegiatan di Dinas Sosial ini, Pemerintah Desa juga diminta merealokasi APBDes untuk bantuan kebutuhan keluarga,” katanya.

Samani menambahkan, Pemkab telah memberikan rambu-rambu perhitungan bantuan untuk setiap keluarga yang bisa dijadikan acuan pemerintah desa.

Kebutuhan keluarga selama 14 hari dialokasikan untuk pembelian beras, telur, mie instan, minyak goreng, sabun, hingga susu balita, sebesar Rp 263.200 per keluarga.

“Jadi bantuan untuk kebutuhan pokoknya bisa berasal dari anggaran desa, untuk bantuan dari Pemkab bisa digunakan untuk membeli lauk-pauk,” katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Kudus Masan mengingatkan agar bantuan diberikan tepat sasaran. “Kuncinya di validasi data penerima. Sebelum bantuan diberikan, data penerima harus dimatangkan. Jangan sampai muncul masalah baru,” katanya.  (SRM)

Tinggalkan Balasan