integritas kades
Puluhan kades dan sekdes mendapat pembekalan tentang pemahaman korupsi dan nilai integritas di aula Kantor Kecamatan Pucakwangi, Pati. (foto: suaramuria.com)

PATI, suaramuria.com – Kepala pemerintahan di semua level memiliki tanggung jawab besar atas jabatannya kepada publik. Penguatan integritas atau nilai antikorupsi menjadi modal penting bagi penyelenggara negara, tak terkecuali para kades.

Demikian disampaikan penyuluh antikorupsi Teguh Nugroho di depan puluhan kepala desa (kades) dan sekretaris desa (sekdes) se-Kecamatan Pucakwangi, baru-baru ini.

Secara khusus, pemegang sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK) ini mengingatkan pejabat desa untuk benar-benar memahami posisi dan fungsinya.

“Korupsi merupakan extra ordinary crime, kejahatan luar biasa yang perlu upaya luar biasa juga untuk memberantasnya. Pimpinan pemerintahan di semua tingkatan, termasuk desa harus ikut mengupayakan itu,” ujarnya dalam acara yang berlangsung di aula kantor Kecamatan Pucakwangi.

BACA JUGA : Hasil Pilkades Empat Desa di Pati Digugat ke PTUN

Menurutnya, integritas memiliki pengertian bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai tersebut dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi.

Dia menyebut, terdapat tiga strategi dalam pemberantasan korupsi. Diawali dengan perbaikan sistem, edukasi/kampanye antikorupsi, dan tindakan represif. Penyuluhan tersebut menurutnya bagian dari edukasi/kampanye agar masyarakat menjauhi korupsi.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan, seluruh unsur perangkat desa harus memahami segala tindakan yang masuk kategori korupsi. Tujuannya agar dapat menghindarinya sekaligus mengambil peran dan beraksi dalam menyebarkan pemahaman antikorupsi di lingkungan masing-masing.

Camat Pucakwangi Tri Wijanarko menyatakan, kades dan sekdes merupakan pelaksana administasi desa serta menjadi ujung tombak pembangunan di desa. Posisi tersebut perlu pemantapan prinsip antikorupsi.

“Kalau sudah ada pemahaman korupsi dan prinsip integritas diterapkan, maka tidak akan ada kades maupun perangkat desa yang tergelincir dan melakukan tindak pidana korupsi,” tandasnya.(srm)

Tinggalkan Balasan