Panlih Pilkades Loram Wetan berkoordinasi dengan salah seorang pendaftar yang hendak melengkapi berkas. (foto : suaramuria.com)

KUDUS –  Tiga pekan menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades), puluhan desa di Kabupaten Kudus belum mengajukan pencairan bantuan keuangan. Pemkab Kudus mengalokasikan anggaran Rp 9,28 miliar untuk pelaksanaan Pilkades.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus Adi Sadhono mengatakan, masih ada sebanyak 60 desa yang belum mengajukan pencairan anggaran Pilkades, hingga, Senin (28/10/2019).

“Dari total sebanyak 116 desa yang menggelar Pilkades serentak tahun ini, sebanyak 56 desa sudah mengajukan pencairan. Masih ada sebanya 60 desa yang belum mengajukan pencairan,” katanya.

Adi mengatakan, pengajuan pencairan seharusnya dilakukan sebelum kepala desa cuti. Sesuai regulasi, kades yang maju lagi mencalonkan diri harus sudah cuti pada 1 – 19 November.

“Sudah kami sosialisasikan ke semua Panlih agar segera mengajukan pencairan anggaran Pilkades sebelum Kades mengambil izin cuti,” ujarnya.

Disebutkan, Pemkab Kudus mengalokasikan anggaran Rp 9,280 miliar untuk menggelar Pilkades serentak, 19 November mendatang. Anggaran tersebut dialokasikan kepada desa yang menggelar Pilkades, sesuai proporsi jumlah pemilih.

Jumlah bantuan keuangan untuk Pilkades kepada pemerintah desa jumlahnya bervariasi. Bantuan keuangan (Bankeu) paling kecil diberikan kepada Desa Kauman, Kecamatan Kota sebesar Rp 5,2 juta. Bantuan keuangan paling banyak diberikan kepada Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae sebesar Rp 187,7 juta.

Penghitungan alokasi bantuan keuangan untuk Pilkades ini dihitung dari jumlah pemilih di desa itu dikalikan sebesar Rp 15 ribu per pemilih. Jadi semakin banyak pemilih, lanjut Adi, bantuan keuangan yang diberikan semain besar.

Adi menambahkan, anggaran bantuan keuangan dari Pemkab untuk Pilkades digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya. Honor panitia pemilihan dan biaya pelantikan juga dialokasikan dari bankeu tersebut.

“Untuk keperluan lainnya dialokasikan dari APBDes, misalnya untuk pembuatan bilik suara, biaya konsumsi, dan pengamanan. Karena biaya Pilkades sudah ditanggung, pendaftaran Pilkades tidak dipungut biaya,” katanya. (SRM)

Tinggalkan Balasan