24 C
Kudus
Minggu, 29 Januari 2023
BerandaKudusJelang Bahas APBD 2023, DPRD Kudus Kaji Regulasi Keuangan Daerah

Jelang Bahas APBD 2023, DPRD Kudus Kaji Regulasi Keuangan Daerah

- Advertisement -spot_img

KUDUS,suaramuria.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menggelar pengkajian dan penelaahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Tahun 2023.

Kegiatan yang digelar di Jepara 16-18 Oktober 2022 ini menjadi bentuk persiapan DPRD Kudus sebelum pembahasan APBD 2023. Hadir sebagai pemateri dalam program pendampingan itu perwakilan Kemendagri RI Roy Salamony dan Motivator Bambang Nugroho.

Selain penyegaran regulasi dalam penyusunan APBD sesuai regulasi yang ada, kegiatan itu juga untuk menyamakan persepsi dalam mengakomodasi setiap kegiatan dalam APBD 2023 mendatang.

BACA JUGA : DPRD Kudus Setujui KUA-PPAS, Prioritas Anggaran untuk Infrastruktur

Salah satunya yakni pada urusan kesehatan. Dalam paparannya Roy Salamony menegaskan, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri baik jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Termasuk dalam mengelola Jaminan Kesehatan Daerah (JKD) dengan skema ganda.

Ia mengatakan, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda di luar cakupan layanan BPJS, yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat atau swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.

APBD 2023
Anggota DPRD Kudus dalam kegiatan pengkajian Permendagri tentang penyusunan APBD 2023. (foto : suaramuria.com/dok)

Untuk mewujudkan universal health coverage (UHC), Pemerintah daerah harus menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk, yang didaftarkan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sebagai penerima bantuan iuran (PBI).

Pemerintah daerah juga wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (JKD) dengan JKN melalui kerjasama pendaftaran pekerja bukan penerima upah (PBI) dan bukan pekerja (PB) pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan.

BACA JUGA : Ketua DPRD Kudus Setuju Alokasi Dana BLT Ditambah

BACA JUGA  Ada PPKM Darurat, Aktivitas Warga Kudus Tak Surut

Hal ini untuk menjamin terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tida melakukan realokasi atas penganggaran JKN.

“Kerjasama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan dilakukan untuk satu tahun anggaran atau 12 bulan,” katanya.

Keuangan Daerah

Roy menambahkan, pengelolaan keuangan daerah disusun dengan mempedomani KUA-PPAS yang didasarkan pada RKPD. Keuangan daerah juga disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

“Keuangan daerah harus mempunyai fungsi otorisasi perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi,” katanya.

Ketua DPRD Kudus Masan menambahkan, kegiatan ini penting menjadi bekal setiap anggota DPRD Kudus terlebih dalam waktu dekat segera membahas APBD 2023.

“Dengan perkembangan regulasi yang ada, tentu setiap anggota DPRD harus up to date dengan perubahan itu, sehingga APBD yang nanti disahkan sesuai dengan regulasi dan bermanfaat seluas-luasnya untuk masyarakat,” katanya.

Tak hanya dari legislatif, kegiatan itu juga diikuti perwakilan dari OPD terkait. Kehadian mereka penting untuk menyamakan persepsi legislatif dan eksekutif dalam penyusunan APBD 2023.

“Sesuai regulasi yang ada, APBD 2023 harus sudah disahkan maksimal akhir November. Karena itu dari eksekutif perlu bergerak cepat melakukan persiapan sehingga bisa dibahas tepat waktu di DPRD Kudus,” katanya. (srm)

 

 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

443FansSuka
397PengikutMengikuti
37PengikutMengikuti
7,164PelangganBerlangganan

Berita Terkait

- Advertisement -spot_img

Berita Suara Muria Terkini

- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini