Sumarjaka, Kepala Subbagian Umum KPPN Pati. (foto: suaramuria.com)

HARI Antikorupsi Sedunia (Hakordia) diperingati setiap 9 Desember. Melalui resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003, PBB menetapkan 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Internasional. Seluruh dunia memerangi korupsi, tak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahkan Kementerian Keuangan mulai kantor pusat sampai  Instansi vertikal di daerah memeringati Hakordia dengan berbagai kegiatan. Mulai dari seminar, sosialisasi, pemberian pin, bahkan sejumlah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menyelenggaran pembelajaran tentang antikorupsi kepada anak usia sekolah dasar.

Pada 2020 di masa pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan memeringati Hakordia dengan beragam kegiatan secara offline dan online melalui zoom meeting dan kanal youtube. Kegiatan tersebut antara lain lomba design grafis, lomba menulis opini, workshop Upaya Perlidungan bagi Whistleblower, Talkshow Modus Fraud di Masa Pandemi dan Talshow Modus Korupsi di K/L/Pemda. Adapun Talkshow mengambil tema  “Pencegahan Korupsi dan Membangun Budaya Integritas”.

Puncak Hakordia berupa webinar Hakordia dengan keynote speech Menteri Keuangan pada 10 Desember 2020. Kegiatan itu mengusung tema “Jaga Integritas Diri, Pulihkan Negeri Kala Pandemi”. Seluruh pegawai mengikuti melalui kanal youtube, termasuk masyarakat umum.

Itu menegaskan, bahwa Kementerian Keuangan berkomitmen dengan jiwa antikorupsi dengan menjaga integritas. Nilai tersebut selalu ditanamkan sebagai jati diri seluruh individu dan unit-unit terkecil di Kementerian Keuangan dengan terus menerus saling mengingatkan. Pelayanan secara transparan kepada semua pemangku kepentingan.

Korupsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Peringatan ini dimulai setelah Konvensi PBB Melawan Korupsi pada 31 Oktober 2003 untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi.

Dilansir dari laman PBB, setiap tahun 1 triliun dolar dibayarkan dalam bentuk suap. Sementara sekitar 2,6 triliun dolar dicuri setiap tahun melalui korupsi. Jumlah itu setara dengan lebih dari 5 persen dari Produk Doestik Bruto (PDB) global. Di negara-negara berkembang, menurut Program Pembangunan PBB, dana yang hilang karena korupsi diperkirakan 10 kali lipat dari jumlah bantuan pembangunan resmi.

Korupsi Kejahatan Serius

Korupsi adalah kejahatan serius yang dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi di semua masyarakat. Oleh karena itu perlu ada dorongan kuat untuk memberangusnya. PBB juga menekankan, bahwa tidak cukup hanya mengetahui tentang korupsi tetapi memerlukan tindakan, meminta pertanggungjawaban pemimpin, dan menjadi pemimpin yang baik dan jujur, sehingga akan ditiru oleh masyarakat.

Telah banyak instansi vertikal di Kementerian Keuangan yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hingga 2020 sudah 155 unit kerja di Kementerian Keuangan yang mendapat predikat WBK/WBBM (Berita Kemenkeu.go.id)

Pencapaian itu didapat dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Sampai sekarang terus dilakukan pengajuan instansi vertikal di Kementerian Keuangan untuk memeroleh WBK dan WBBM.

Dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011   tentang Nilai Nilai Kementerian Keuangan. Salah satu dari nilai-nilai kementerian tersebut adalah Integritas.

Dalam Integritas terkandung makna, bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan harus baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Nilai integritas merupakan modal utama menuju birokrasi antikorupsi bagi pegawai Kementerian Keuangan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat sehingga dalam berpikir pun jauh dari perbuatan korupsi karena di dalamnya mengandung nilai kejujuran.

Perwujudan integritas bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan berperilaku jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta konsisten. Dengan berperilaku jujur, memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, etika, dan moral, serta berbuat sesuai dengan perkataan maka orang tersebut bisa disebut bertanggung jawab serta memiliki integritas dan ini sudah dimulai saat berpikir.

Integritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.” Kesatuan dalam hal ini berarti adanya konsistensi antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat.

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk pada konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip.

Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah hipocrisy (hipokrit atau munafik). Seseorang dikatakan“mempunyai integritas” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya.

Sederhananya, ciri seorang yang berintegritas ditandai dengan kesesuaian antara kata dan perbuatan. Bukan seorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Seorang yang mempunyai integritas bukan tipe manusia dengan banyak wajah dan penampilan yang  disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya.

Berkarakter Integritas

Integritas menjadi karakter kunci bagi seseorang terutama bagi seorang pegawai atau pemimpin. Pegawai yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan (trust) dari siapa pun yang berinteraksi dengannya. Pegawai yang berintegritas dapat dipercayai karena apa yang menjadi ucapannya juga menjadi tindakannya.

Integritas tidak terbatas pada apa yang kita lakukan melainkan lebih banyak pada “siapa diri kita”. Pemahaman atas diri kita dapat terus menerus diperbaiki, dengan menetapkan nilai-nilai dan norma-norma  yang sesuai bagi diri kita sendiri. Pada akhirnya siapa diri kita akan menentukan apa yang kita lakukan.

Indikator perilaku itu dijadikan sebagai panduan dalam membangun integritas dalam diri setiap pegawai. Perilaku tersebut tidak dapat dibentuk secara instan atau direkayasa, melainkan harus melalui pembinaan diri dalam jangka panjang dan berkelanjutan serta konsisten. Pada indikator perilaku tersebut juga menunjukkan semakin tinggi level integritas maka semakin berani mengoreksi dan mengajak orang lain untuk menegakkan kode etik dan prinsip moral, bukan hanya mengerjakan untuk diri sendiri.

Integritas dibutuhkan oleh siapa saja, tidak hanya pemimpin namun juga orang yang dipimpin. Integritas sebagai pemimpin dapat membawa orang yang dipimpin menjadi lebih baik. Pemimpin berintegritas hanya akan berpikir bahwa dirinya itu melayani bawahannya, bukan sebaliknya.

Pemimpin yang adil dalam melayani bawahan membuat bawahannya nyaman dan dengan senang hati mengikuti apa yang diperintahkan, karena yakin bahwa pemimpinnya tersebut memiliki integritas. Sedangkan seorang bawahan yang memiliki integritas berpikir bahwa dirinya harus melayani pemimpin selama pemimpin itu benar sesuai nilai prinsip dan moral.

Dalam organisasi seorang pemimpin mutlak menjalankan nilai-nilai integritas, karena dialah yang akan dipandang orang lain terlebih dahulu, dijadikan contoh dan teladan terutama bagi bawahannya. Integritas juga menjadi image si pemimpin itu sendiri. Mengingat, pemimpin yang berintegritas dia akan diterima sekaligus dipercaya oleh bawahannya sebagai sosok panutan.

Posisi sebagai pantuan menjadikan pemimpin dapat  memengaruhi orang lain karena ketegasan dan keselarasannya atas pikiran dan perkataan. Hal yang berbeda terjadi jika di dalam sebuah organisasi,para pemimpinnya tidak dipercaya, bahkan tidak mendapat respek dari bawahannya. Mereka akan berjalan sendiri-sendiri tanpa mengikuti arahan pimpinan. Dampaknya, organisasi atau perusahaan akan kacau dan tidak bisa mencapai tujuan dengan baik.

Dilema Integritas

Seorang pegawai bisa jadi dihadapkan pada dilema dalam menerapkan integritas. Itu terjadi jika terdapat perbedaan nilai atau kepentingan. Misalnya antara  kemudahan dan kesesuaian prosedur, antara patuh dengan atasan atau patuh pada aturan, antara patuh aturan dengan setia kawan. Dalam kondisi tersebut langkah yang  harus diambil yakni tetap teguh menjaga konsistensi integritas setiap waktu.

Menampilkan konsistensi integritas akan memberikan dorongan bagi pegawai yang lain untuk berubah menjadi lebih baik. Kuncinya adalah menciptakan environment yang selalu konsisten menjalankan nilai-nilai integritas. Harapannya nilai-nilai luhur itu akan tumbuh dan mengakar dalam diri setiap orang yang berada di dalamnya.

Dengan jiwa integritas yang ada dalam setiap pegawai Kementerian Keuangan, maka perbuatan dan tindakan yang mengarah korupsi tidak akan terjadi. Mengingat, seluruh bawahan dan atasan telah menjalankan nilai-nilai integritas yang dibangun sejak awal dan dilakukan secara terus menerus. Selain adanya unit kepatuhan internal yang juga selalu mengingatkan terus menerus akan nilai-nilai Kementerian Keuangan, terutama integritas.

Bahkan untuk pejabat setingkat eselon IV harus memiliki kompetensi inti yaitu integritas minimal pada level 2 (tingkat kemahiran efektif). Itu menjadi bekal bagi pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan organisasi. sehingga dalam berpikir, berkata, bertindak dapat dijalankan dengan baik dan benar serta jauh meninggalkan praktik korupsi di segala bidang.

Demikian sekilas gambaran integritas yang menjadi bagian dari nilai-nilai Kementerian Keuangan. Sekaligus merupakan modal utama dalam gerakan birokrasi antikorupsi di Kementerian Keuangan. Selanjutnya dengan banyaknya penghargaan predikat WBK/WBBM tentunya tidak terlepas dari peneguhan budaya integritas, salah satu nilai-nilai Kementerian Keuangan. Semoga seluruh insan Kementerian Keuangan betul-betul menghayati dan menjalankan nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas yang sudah diamanahkan oleh organisasi secara konsisten.(*)

 

Penulis: Sumarjaka, Kepala Subbagian Umum KPPN Pati

Tinggalkan Balasan