KUDUS, suaramuria.com – Pemkab Kudus akan menggandeng kabupaten tetangga untuk mengatasi ancaman banjir di masa mendatang. Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan kabupaten tetangga.
Hal itu disampaikan Hartopo usai menerima bantuan sebesar Rp 126.282.300 dari pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengaatakan, segera menyalurkannya untuk keperluan penanganan korban banjir dan pasca banjir.
“Sebelumnya Pemkab Kudus juga menerima bantuan dari BNPB sebesar Rp 250 juta. Dana bantuan ini akan segera disalurkan sesuai peruntukannya,” katanya.
BACA JUGA : Presiden Bantu 1000 Paket untuk Korban Banjir Kudus
Bantuan diserahkan bersamaan kunjungan Komisi VIII di Pendapa Kabupaten Kudus. Penyerahan bantuan itu juga dihadiri Wakil Bupati Demak Joko Sutanto dan Wakil Bupati Pati Saiful Arifin. Kedua daerah itu juga menerima bantuan dari DPR RI dan Kemensos.
Hartopo mengatakan, penanganan bencana banjir di wilayah Kabupaten Kudus tak hanya selesai dituntaskan oleh satu kabupaten saja. Menurut dia, perlu kerjasama lintas kabupaten agar penanganan banjir bisa tuntas.
Hartopo mengatakan, pertemuan tiga kepala daerah dengan Komisi VIII DPR RI ini menjadi momentum tepat untuk membahas penanganan bencana alam secara terpadu.
Hartopo mengatakan, banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Kudus, Demak, dan Pati, termasuk Jepara, tidak hanya disebabkan oleh satu wilayah saja. “Selain intensitas hujan yang memang tinggi di masing-masing daerah, ada mekanisme air kiriman yang melintasi sungai-sungai di wilayah kabupaten tersebut. Ke depan perlu dilakukan MoU antar Pemkab untuk penanganan banjir secara terpadu ini,” katanya.
Normalisasi Sungai
Ia mencontohkan, selain intensitas hujan yang memang cukup tinggi, banjir di wilayah Kabupaten Kudus yang hingga saat ini masih menggenang disebabkan oleh kiriman air dari wilayah Kabupaten Grobogan.
Air kiriman itu melintasi Sungai Jeratun-Seluna yang mengalir hingga wilayah Kabupaten Pati. Air yang mengalir ke barat menuju Kabupaten Jepara. Karena itu, perlu dilakukan normalisasi sungai yang melintasi wilayah kabupaten tersebut.
“Jika hanya wilayah Kudus saja yang dinormalisasi, tentu percuma saja. Perlu ada penataan aliran sungai secara menyeluruh. Karena itu perlu dukungan pemerintah daerah, utamanya untuk mengatasi persoalan lahan,” katanya.
Hartopo mengatakan, banyak lahan di sempadan sungai yang kini sudah bersertifikat. Ia mencontohkan, Sungai Jeratun – Seluna idelanya membutuhkan lebar sungai hingga 60 meter. Namun kondisi riil di lapangan, banyak tanah di sempadan sungai yang saat ini telah menjadi hak milik warga.
“Persoalan-persoalan seperti ini lah yang perlu segera diatasi oleh pemerintah daerah. Untuk kegiatan normalisasi tentunya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Harapaannya ketika tidak ada lagi persoalan lahan, kegiatan normalisasi sungai oleh Pemerintah Pusat bisa berjalan optimal,” katanya. (srm)
