pemulihan ekonomi
Plt Bupati Kudus Hartopo saat berkunjung ke PT Pura untuk mengecek kesiapan new normal. (foto : dok/suaramuria.com)

KUDUS, suaramuria.com – Meski jumlah penderita Covid-19 kembali melonjak usai Lebaran, Plt Bupati Kudus Hartopo ngotot persiapan new normal terus dilakukan di Kabupaten Kudus. Penerapan kebijakan tatanan normal baru atau new normal, kata Hartopo, penting untuk pemulihan ekonomi.

Hartopo mengaku telah mengecek kesiapan perusahan-perusahaan dengan jumlah karyawan cukup besar di Kabupaten Kudus. Perusahaan seperti PT Djarum, Nojorono, Pura, dan PR Sukun nantinya wajib melakukan sejumlah perubahan untuk mendukung pemberlakukan new normal.

“Akan ada pengaturan kembali. Physical distancing antar karyawan wajib ada. Harus ada sekat-sekat yang memisahkan karyawan satu dengan yang lain. Karyawan juga wajib memakai masker,” katanya.

BACA JUGA : Kudus Transmisi Lokal Covid-19, Jangan Buru-buru New Normal

Dengan pengaturan seperti itu, lanjut Hartopo, nantinya pekerja juga akan diatur per-shift. Jumlah pekerja yang masuk per-shift diatur sesuai kapasitas tempat kerjanya, berdasarkan pengaturan kembali tersebut.

Hartopo menambahkan, jika kondisi seperti ini terus terjadi, maka kasihan bagi pekerja dan dunia usaha. Karena itu pihaknya berharap kebijakan new normal bisa segera diterapkan di Kabupaten Kudus.

“Kebijakan ini demi pemulihan ekonomi. Kasihan jika berlarut-larut,” katanya.

Terkait laporan Kemenkes yang menyebut, penularan virus Corona di Kudus termasuk kategori transmisi lokal, Hartopo menilai hal itu berlebihan. Ia menyebut penularan baru tahap transmisi internal saja. “Yang tahu kondisi sebenarnya kan daerah,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 di Kabupaten Kudus. Sejumlah penderita mengaku tak pernah bepergian keluar daerah.

Hal ini yang mendasari laporan Kementerian Kesehatan yang menyebut penyebaran Corona di Kudus dan sejumlah daerah lainnya termasuk kategori transmisi lokal.

Anggota Komisi D DPRD Kudus Sayid Yunanta mendesak eksekutif tak terburu-buru ikut-ikutan memberlakukan kebijakan normal baru (new normal).

“Melihat tren penyebaran belakangan ini, Kudus belum siap new normal. Kalau saya melihat kebijakan itu dilatarbelakani faktor lain,” katanya. (SRM)

 

Tinggalkan Balasan