- Advertisement -spot_img
26.3 C
Kudus
Sabtu, 22 Januari 2022
BerandaKudusGempur Rokok Ilegal, Bupati Kudus Sosialisasi Perundangan Cukai ke Desa-Desa

Gempur Rokok Ilegal, Bupati Kudus Sosialisasi Perundangan Cukai ke Desa-Desa

- Advertisement -spot_img

KUDUS,suaramuria.com – Pemerintah Kabupaten Kudus terus melakukan upaya gempur peredaran rokok ilegal yang berada di wilayah Kudus. Salah satu upaya yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai ke 60 desa di Kabupaten Kudus.

Sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Pasal 7 Ayat 1 yang menjelaskan program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d. Kegiatan itu meliputi kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan dan atau pemanfaatan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Dalam sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai di Balai Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus pada Selasa (14/12), Bupati Kudus HM Hartopo menyampaikan terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 206/PMK.07/2020.

“Peredaran rokok ilegal merugikan karena berpotensi menurunkan pendapatan negara. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk ikut gempur rokok ilegal. Dengan terus menggempur peredaran rokok ilegal, pendapatan negara naik. Dana bagi hasil ke daerah juga akan lebih besar lagi,” katanya.

Hadir pada sosialisasi itu Ketua DPRD Kudus Masan, dan anggota DPRD Kudus Umi Bariroh. Hadir juga perwakilan Polres Kudus, Dandim Kudus, Kejari Kudus, Pengadilan Negeri Kudus, dan Kantor Bea dan Cukai Kudus.

Hartopo mengatakan, Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa alokasi DBHCHT dimanfaatkan untuk 50 persen untuk bidang Kesejahteraan Masyarakat, 25 persen untuk bidang Kesehatan, dan 25 persen untuk bidakg Penegakan Hukum.

Sesuai PMK

Mengingat anggaran DBHCHT Kabupaten Kudus cukup banyak, Hartopo meminta pemanfaatan DBHCHT untuk bidang Kesejahteraan Masyarakat harus seoptimalkan mungkin.

“Jadi 50 persen alokasi dana cukai fokus untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak boleh geser ke kesehatan. Jika nanti tidak sesuai PMK 206, akan mendapatkan sanksi,” terang Hartopo.

Hartopo menambahkan, pemanfaatan DBHCHT di bidang Kesejahteraan Masyarakat antara lain melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh rokok. Pihaknya berharap pemberian bantuan bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi para buruh rokok di Kabupaten Kudus.

“Saya berharap pemberian bantuan bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi para buruh rokok di Kabupaten Kudus,” katanya. (srm)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

443FansSuka
397PengikutMengikuti
37PengikutMengikuti
7,164PelangganBerlangganan

Berita Terkait

- Advertisement -spot_img

Berita Suara Muria Terkini

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here