JEPARA, suaramuria.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyoroti besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan negara, namun tidak merembes ke pendidikan pesantren, madrasah diniyah dan TPQ.
Pemerintah telah menganggarkan bidang pendidikan sangat besar, hingga 20 persen dari APBN. Fathan meminta seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi besarnya anggaran pendidikan dari Pemerintah tersebut, termasuk anggaran untuk pendidikan pesantren.
Berbicara pada diskusi adaptasi kenormalan baru bidang pendidikan yang digelar Fasih Foundatin, Fathan mengatakan, kader muda NU, baik Lakpesdam, LTN NU, RMI, PMII maupun Rijalul Ansor harus bisa menganalisis anggaran. IPNU-IPPNU juga harus belajar mengenai kebijakan publik bidang pendidikan.
“Ke depan saya minta Fasih Foundation memfasilitasi pelatihan analisa kebijakan publik dan anggaran pembangunan,” kata Wakil Ketua DPP PKB Bidang Keuangaan dan Perbankan ini.
BACA JUGA : PKB Janji Perjuangkan Perda Pesantren
Pandemi covid 19 telah sempat melumpuhkan ekonomi, transportasi, konstruksi, pariwisata, pendidikan bahkan agama. Untungnya, masih diselamatkan peradaban teknologi informasi dan telekomunikasi.
Hal itu disampaikan Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad dalam diskusi terbatas Antisipasi Lost Generation dan Adaptasi Kenormalan Baru di Bidang Pendidikan yang diselenggarakan Fasih Foundation di Joglo Kopi Deplok, Mindahan, Batealit Jepara, pada Sabtu (12/9) lalu.
“Ada sekitar 200 negara yang terdampak pandemi Covid-19. Ada negara yang ketat menerapkan protokol kesehatan hingga laju ekonominya anjlok, ada yang menerapkan hard immunity sehingga angka kematian tinggi. Negara kita lebih moderat dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar,” ungkap pria kelahiran Jepara.
Lebih lanjut ia menjelaskan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan perang melawan pandemi global covid-19. Partisipasi masyarakat ini sangat penting untuk menghadang laju ketidakpercayaan kepada pemerintah yang dihembuskan pihak yang ingin mengail di air keruh.
Hidup dalam Keterbatasan
Kami yakin dengan peran serta masyarakat, terutama di bidang pendidikan, lost generation bisa diantisipasi dan diminimalisir. Orang kampung seperti kita sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Selalu punya solusi alternatif yang solutif dan konstruktif.
“Ketika pemerintah mempunyai kebijakan menutup sekolah dan melalukan pembelajaran jarak jauh, kita di kampung masih bisa belajar tatap muka secara terbatas di rumah kyai atau musholla,” kata Rumadi yang juga tenaga ahli kantor sekretariat presiden.
“Kalau sekedar ta’lim, mungkin mbah google lebih jagoan. Tapi pendidikan anak-anak kita juga membutuhkan pembentukan karakter dan budi pekerti,” katanya
BACA JUGA : Pasar Kopi Muria Lesu, Pimpinan Komisi XI DPR Dorong Perbankan Turun
Peserta diskusi terbatas, Adib Khoiruzzaman menawarkan solusi pendidikan di masa pandemi dan saat pelaksanaan new normal.
“Pemerintah perlu mengadopsi program pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan kyai-kyai kampung, yaitu pemberdayaan mushola,” kata Adib, wakil ketua PCNU Jepara.
“Di samping mengaji, mushala bisa dijadikan sanggar belajar dengan pendampingan dari mahasiswa atau guru di sekitar musholla,” beber dosen UNISNU ini. (SRM)
