pilkades perempuan kudus
Para petugas saat menghitung perolehan suara di salah satu TPS pada pelaksanaan Pilakdes di Desa Getaspejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. (foto : suaramuria.com)

KUDUS, suaramuria.com – Banyaknya celah kelemahan regulasi pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 115 desa di Kabupaten Kudus menjadi catatan legislatif.

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, DPRD berencana untuk meninjau ulang ranperda tentang pemilihan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentikan kepala desa.

“Banyak kelemahan dari sisi regulasi pelaksanaan Pilkades. Kami sudah melakukan evaluasi dan memberi sejumlah catatan. Perlu ada revisi perda tetang kepala desa,” katanya.

BACA JUGA : Pilkades Desa Ini Gunakan Quick Count, Undangan Dilengkapi QR Code

Masan mencontohkan, tidak adanya sanksi tegas untuk calon kades yang mundur membuat para calon seenaknya. Mundurnya calon kades berpotensi menggagalkan pelaksanaan Pilakdes.

Ia mencontohkan, ditundanya Pilkades Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus menjadi indikasi kuat lemahnya regulasi tentang Pilkades. Dua dari tiga bakal calon yang mengambil berkas Pilkades Undaan Lor, memilih tidak melengkapi persyaratan.

Akibatnya, tersisa hanya satu orang calon kades. Karena menurut aturan Pilkades tidak boleh ada calon tunggal, Pilkades Undaan Lor pun ditunda hingga 2022.

“Masih banyak kelemahan-kelamahan dalam regulasi pelaksanaan Pilkades yang membuat bakal calon atau calon terkesan bermain-main dalam Pilkades,” katanya.

Aturan tentang pemilihan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentikan kepala desa diatur dalam Perda Nomor 6/2017. Perda tersebut telah diubah tahun ini. Namun hingga akhir tahun 2019, perubahan perda tak kunjung disahkan oleh DPRD Kudus.

Ranperda perubahan perda Nomor 8/2017 itu sebenarnya telah dibahas oleh panitia khusus (Pansus) DPRD. Ranperda tersebut termasuk dari sembilan ranperda yang telah dibahas oleh Pansus dan dievaluasi oleh gubernur, tahun ini.

Namun karena Pansus yang membahas ranperda adalag DPRD periode lalu, maka DPRD kebingungan apakah akan membentuk pansus baru atau langsung mengesahkan. Hingga akhir Desember ini, belum ada agenda pengesahan sembilan ranperda tersebut. (SRM)

 

Tinggalkan Balasan