- Advertisement -spot_img
25.2 C
Kudus
Minggu, 26 September 2021
BerandaKudusDPRD Kudus Setujui LKPj Bupati 2020

DPRD Kudus Setujui LKPj Bupati 2020

- Advertisement -spot_img

KUDUS, suaramuria.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kudus menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun anggaran 2020 melalui rapat paripurna di gedung DPRD Kudus, Rabu (21/4). Rapat paripurna sempat diwarnai hujan interupsi sejumlah legislator terkait penanganan pandemi Covid-19.

Rapat paripurna didahului penyampaian laporan komisi dalam rangka pembahasan LKPj Bupati Kudus tahun anggaran 2020.

Ketua Komisi A DPRD Kudus Nur Hudi dalam rekomendasi komisinya antara lain menyoroti pentingnya optimalisasi birokrasi dan pelayanan publik.

Juru Bicara Komisi B Sidqul Wafa dalam hasil pembahasan dan rekomendasi komisinya antara lain menyoroti maraknya toko modern dan tower yang belum mengantongi izin, namun sudah beroperasi.

Hal ini menunjukkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satpol PP belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.

BACA JUGA : Pemkab Diminta Tak Umbar Penerbitan IMB Toko Modern

Komisi B merekomendasikan agar Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus ditegakkan. Di sektor pendapatan daerah, Komisi B menyoroti belum optimalnya perolehan pendapatan asli daerah (PAD) di kawasan Colo yang belum maksimal.

Jumlah anggaran untuk UPTD Museum dan Taman Budaya juga dinilai tidak sebanding dengan PAD yang diperoleh.

laporan pertanggungjawaban bupati
Ketua DPRD Kudus Masan bersama pimpinan DPRD lainnya dan Bupati Kudus Hartopo usai pengesahan laporan pertanggungjawaban bupati tahun anggaran 2020, Rabu (21/4). (foto : suaramuria.com/dok)

Juru Bicara Komisi C Ali Ihsan dalam rekomendasi komisinya mengusulkan agar anggaran pembangunan pada Dinas PUPT ditingkatkan lagi. Harapannya ke depan infrastruktur di wilayah Kabupayen Kudus tercapai dengan baik.

Sektor Parkir

Komisi C juga menyoroti pendapatan sektor parkir yang hanya 38 persen. Angka ini jauh dari target yang ditetapkan. Dinas Perhubungan diminta melakukan inovasi agar pendapatan sektor parkir ke depan lebih optimal.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi D Ahmad Khoiril Badawi meminta Pemkab Kudus menggerakkan tindakan pencegahan terus menerus seiring munculnya wabah demam berdarah hingga pandemi Covid-19. Peningkatan SDM di sektor pelayanan kesehatan juga mutlat dilakukan.

Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani dalam penyampaian pandangan pimpinan DPRD meminta adanya koordinasi antara litbang dan perencanaan dalam melaksanakan tugas masing-masing. (srm)

 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

1,011PengikutMengikuti
2,458PengikutMengikuti
7,164PelangganBerlangganan

Must Read

- Advertisement -spot_img

Related News

- Advertisement -spot_img

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: