kua-ppas 2021
Ketua DPRD Kudus Masan (foto: suaramuria.com)

KUDUS, suaramuria.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mempertanyakan lambatnya proses penyusunan rencana anggaran 2021 oleh eksekutif. Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran ( KUA-PPAS) 2021 sesuai Permendagri seharusnya sudah diterima minggu kedua Juli.

Masan mengatakan, hingga awal Agustus ini, legislatif belum juga menerima dokumen tersebut dari Pemkab Kudus.

“Kami menyayangkan pengiriman dokumen KUA-PPAS 2021 yang seharusnya sudah kami terima minggu kedua Juli, sampai awal Agustus belum juga dikirim,” kata Masan, Rabu (5/8).

BACA JUGA : Sudah Overload, DPRD Minta Perluasan TPA Tanjungrejo Diprioritaskan

Ia khawatir keterlambatan ini akan menghambat proses pembahasan anggaran secara keseluruhan. “Jika ada permasalahan, apa sih kesulitannya? Belum pernah dikomunikasikan dengan kami di legislatif kenapa bisa sampai molor lama,” katanya.

Masan mengatakan, molornya penyerahan dokumen itu juga dikhawatirkan berdampak pada proses pembahasan APBD Perubahan 2020. Menurut Masan, pembahasan APBD Perubahan 2020 cukup vital di tengah pandemi Covid-19.

Apalagi penyerapan anggaran tak terduga (TT) penanganan dampa Covid-19 senilai Rp 150 miliar masih rendah. Anggaran itu dikumpulkan dari hasil refocusing anggaran di tiap OPD. “Untuk situasi sekarang menurut kami pembahasan APBD Perubahan sangat penting karena banyak anggaran refocusing yangg tidak terserap,” katanya.

Program yang Jelas

DPRD Kudus, lanjut Masan, perlu mengetahui program prioritas apa yang direncanakan Pemkab Kudus dengan anggaran tersebut. Dia menambahkan, harus ada program yang jelas untuk sebagai stimulus ekonomi masyarakat.

“Kegiatan pembangunan di situasi pandemi, apakah itu melalui program padat karya misalnya, juga untuk menggerakkan daya beli masyarakat. Program-program lainnya juga harus jelas,” katanya.

Menanggapi ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Samani Intakoris mengatakan jika dokumen KUA-PPAS 2021 akan dikirim minggu ini.

“Kami menunggu setelah KUA-PPAS provinsi. Informasi yang kami terima KUA-PPAS 2021 provinsi dikirim akhir Juli lalu,” katanya.

Samani menambahkan, Pemkab Kudus juga tengah menyiapkan peralihan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terkoneksi langsung dengan Kemendagri. “Untuk KUA-PPAS 2021 rencananya akan dikirim minggu ini,” katanya. (SRM)

Tinggalkan Balasan