dprd sah suara muria
Ketua DPRD Kudus Masan dan pimpinan DPRD Kudus lainnya bersama Plt Bupati Kudus Hartopo usai menandatangani RAPBD 2020 di gedung DPRD Kudus, Kamis (28/11). (foto : suaramuria.com

KUDUS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 di gedung DPRD Kudus, Kamis (28/11) siang.

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, pengesahan ini merupakan bentuk komitmen wakil rakyat untuk mengesahkan anggaran daerah tepat waktu.Menurut aturan, APBD harus sudah disahkan satu bulan sebelum tahun anggaran.

“APBD 2020 sudah disahkan tepat waktu, bahkan lebih cepat. Selanjutnya, kami akan melakukan tugas pengawasan atas pelaksanaan anggaran tersebut oleh eksekutif,” katanya.

Dari hasil pembahasan Rancangan APBD 2020, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,810 triliun. Pendapatan daerah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 378,701 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 1,062 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 368,994 miliar.

BACA JUGA : Usulan Anggaran Santunan Kematian Naik

Belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,911 triliun, terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp 1,070 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp 841,432 miliar.

Defisit anggaran sebesar Rp 100,804 miliar ditutup dengan pembiayaan netto dari penerimaan pembiayaan sebesar angka yang sama.

Selain pelaksanaan kegiatan di awal tahun, dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kudus yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani, Banggar merekomendasikan agar pengelolaan aseta-aset daerah yang kurang maksimal oleh OPD dipihak ketigakan.

Harapannya, lanjut Ilwani, Pemkab dapat menerima pendapatan secara pasti atas pengelolaan aset daerah tersebut. Banggar juga menyoroti pengadaan pegawai non ASN oleh Pemkab Kudus agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hal itu, Plt Bupati Kudus Hartopo mengucapkan terima kasih kepada legislatif yang telah mengesahkan anggaran tepat waktu.

Terkait penyerapan anggaran, eksekutif telah melakukan sejumlah perencanaan agar seluruh tahapan persiapan lelang sudah dimulai setelah APBD disahkan.

“Kami juga tidak ingin kegiatan dikerjakan di akhir tahun. Kami sudah melakukan evaluasi. Untuk APBD 2020, tahapan lelang termasuk persiapannya akan langsung dimulai setelah APBD disahkan,” katanya. (SRM)

Tinggalkan Balasan