- Advertisement -spot_img
25.3 C
Kudus
Jumat, 2 Desember 2022
BerandaKudusDPRD Kudus Gelar Workshop Bahas Sumber Keuangan Daerah dari DBHCHT

DPRD Kudus Gelar Workshop Bahas Sumber Keuangan Daerah dari DBHCHT

- Advertisement -spot_img

KUDUS,suaramuria.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menggelar workshop sumber keuangan daerah yang berasal dari DBHCHT.

Workshop ini merupakan tindaklanjut kunjungan Ketua DPRD Kudus Masan bersama OPD terkait di lingkungan Pemkab Kudus ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pekan lalu.

Workshop sumber keuangan daerah yang berasal dari DBHCHT digelar di Semarang, Minggu – Selasa (20-22/11).

BACA JUGA : Kunjungi Pasuruan, Ketua DPRD Kudus Masan Sebut Penggunaan DBHCHT di Jatim Lebih Luwes

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, workshop ini penting untuk membangun persepsi yang sama antar seluruh anggota DPRD Kudus.

Apalagi saat berkunjung ke Pasuruan, Jawa Timur bersama sejumlah kepala OPD, Masan menemukan fakta penggunaan DBHCHT di kabupaten itu lebih luwes.

“Dengan sumber PMK yang sama, faktanya di Jawa Timur penggunaan anggaran DBHCHT lebih luwes. Karena itu kami menggelar workshop ini untuk menyamakan persepsi penggunaan anggaran DBHCHT apalagi saat ini DPRD Kudus tengah membahas APBD 2023,” katanya, Selasa (22/11).

wokshop DBHCHT
Anggota DPRD Kudus menggelar workshop membahas sumber anggaran keuangan daerah yang bersumber dari DBHCHT. (foto : suaramuria.com/dok)

Workshop itu menghadirkan perwakilan dari Kementerian Keuangan dan narasumber motivator.

Perjuangkan Lebih Fleksibel

Sesuai PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT disebutkan, anggaran DBHCHT digunakan untuk tiga kegiatan utama.

Ketiganya yakni di bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, bidang penegakan hukum sebesar 10 persen, dan bidang kesehatan sebesar 40 persen.

Sebanyak 50 persen program kesejahteraan masyarakat meliputi program peningkatan kualitas bahan baku, progam pembinaan industri, dan program pembinaan lingkungan sosial.

Sementara itu 10 persen bidang penegakan hukum digunakan untuk pembinaan industria, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai.

Sementara itu 40 persen untuk bidang kesehatan digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial.

BACA JUGA  DPRD Kudus Apresiasi Siswi MAN I Lolos Parlemen Remaja

“Kami akan terus memperjuangkan agar penggunaan anggaran DBHCHT kedepan lebih fleksibel seperti untuk pembangunan infrastruktur. Sebab banyak sarana infrastruktur yang tak tertangani dengan keuangan daerah, sementara SILPA dari anggaran DBHCHT setiap tahunnya cukup besar,” katanya. (srm)

 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

443FansSuka
397PengikutMengikuti
37PengikutMengikuti
7,164PelangganBerlangganan

Berita Terkait

- Advertisement -spot_img

Berita Suara Muria Terkini

- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini