28.3 C
Kudus
Minggu, 5 Februari 2023
BerandaKudusDBHCHT Biayai Warga Kudus Ikut JKN, Bupati Hartopo : Jangan Tunggu Sakit...

DBHCHT Biayai Warga Kudus Ikut JKN, Bupati Hartopo : Jangan Tunggu Sakit Baru Lapor

- Advertisement -spot_img

 KUDUS,suaramuria.comPemkab Kudus mengeluarkan anggaran cukup besar untuk membiayai warga Kudus ikut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bupati Kudus HM Hartopo mewanti-wanti warga Kudus jangan tunggu sakit baru melapor tak punya JKN.

Hartopo mengatakan, anggaran Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemkab Kudus mampu membiayai puluhan ribu warga Kudus masuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemkab Kudus mengalokasikan anggaran mencapai Rp 21,7 miliar untuk membiayai warga Kudus masuk dalam peserta bukan penerima upah (PBPU) Pemerintah Daerah.

BACA JUGA : Kepesertaan JKN Capai 95 Persen, Kudus Raih Penghargaan UHC

Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, anggaran itu dialokasikan melalui APBD 2022 sebesar Rp 12,7 miliar. Pemkab Kudus  menambah Rp 8 miliar anggaran JKN melalui perubahan APBD 2022.

Dengan alokasi anggaran sebesar itu, Kudus membuka kuota sebanyak 46.600 lebih warga untuk didaftarkan menjadi peserta JKN kelompok PBPU Pemda (dulu bernama PBI atau penerima bantuan iuran – Red).

“Hingga saat ini Pemkab Kudus masih membuka kesempatan bagi warga Kudus yang belum punya JKN agar terdaftar dalam program ini. Alokasi anggaran yang kami siapkan cukup besar,” kata Hartopo.

Saat kegiatan sosialisiasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai yang digelar Dinas Kominfo Kudus, Hartopo mengaku program JKN termasuk yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat.

“Jangan khawatir. Jika ada warga terutama kurang mampu yang belum memiliki kartu JKN, segera mendaftar ke Dinas Sosial melalui kades masing-masing. Jadi jangan menunggu sakit dulu baru bingung tidak punya kartu JKN,” katanya.

Sesuai Peraturan

Hartopo mengatakan, penggunaan anggaran DBHCHT saat ini diatur secara ketat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau.

BACA JUGA  Motor Berknalpot Grong Dikandangkan Petugas

Melalui PMK tersebut, Pemerintah Pusat mengatur penggunaan 50 persen anggaran DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk bidang kesehatan, dan 10 persen untuk bidang penegakan hukum.

warga Kudus ikut JKN
Bupati Kudus HM Hartopi bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus Agustian Fardianto. (foto : suaramuria.com/dok)

Sebanyak 50 Persen bidang kesejahteraan masyarakat untuk program peningkatan kualitas bahan baku. Selain itu untuk program pembinaan industri dan program pembinaan lingkungan sosial.

Sebanyak 40 persen anggaran DBHCHT di bidang kesehatan. Alokasi itu untuk program pembinaan lingkungan sosial. Salah satunya untuk pembiayaan program penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan.

“Sisanya sebanyak 10 persen untuk bidang penegakan hukum. Anggaran itu untuk program pembinaan industri dan program sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Termasuk juga untuk program pemberantasan barang kena cukai ilegal,” katanya. (srm)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

443FansSuka
397PengikutMengikuti
37PengikutMengikuti
7,164PelangganBerlangganan

Berita Terkait

- Advertisement -spot_img

Berita Suara Muria Terkini

- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini