bos bisa untuk pembelajaran daring
Bupati Rembang H Abdul Hafidz. (foto : suaramuria.com)

REMBANG, suaramuria.com – Pemkab Rembang mempersilahkan sekolah menggunakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung pembelajaran daring selama pandemi Covid-19.

Bahkan Pemkab Rembang mengupayakan 80 persen BOS untuk mendukung pembelajaran daring jarak jauh.

Bupati Rembang H Abdul Hafidz saat menggelar diskusi dengan sejumlah pelaku ekonomi kreatif di Pasar Mbrumbung Kaliori kemarin siang mengatakan pihaknya sudah menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dana BOS diperuntukkan bagi pembelajaran daring.

”Bahkan kalau kalau melihat regulasi, pengunaan dana BOS untuk mendukung pembelajaran jarak jauh daring bisa sampai 80 persen karena pandemi Covid-19 ini. Sehingga, tidak ada alasan sekolah tidak memfasilitasi siswa selama pembelajaran jarak jauh ini,” tegas dia.

Dia menyebut Pemkab sudah memperkirakan proses pembelajaran jarak jauh dengan mengunakan daring itu akan menemui banyak kendala pelik di lapangan. Pasalnya, tidak semua desa memiliki jangkauan sinyal yang bagus ataupun WIFI.

”Siswa juga belum tentu semua mempunyai hp andorid. Solusinya, ketika mengalami kendala, sekolah punya dana BOS untuk memfasilitasi siswa. Dana BOS bisa dipakai agar fasilitasi pendidikan kepada siswa berjalan dengan baik,” terang dia.

Dia menegaskan hingga kemarin, Pemkab Rembang belum mengijinkan satupun sekolah di Kabupaten Rembang yang dibuka untuk tatap muka.

”Saya belum pernah memberikan ijin belajar tatap muka dari tingkatan PAUD sampai SMA/SMK. Bahkan saya Sabtu sore di WA pak Gubernur untuk menanyakan hal ini. Saya jawab Rembang belum membuka belajar tatap muka,” kata Abdul Hafidz.

Tetap Sekolah

Mengenai adanya satu siswa di SMP Negeri I Rembang yang masuk sekolah, bupati mengatakan itu adalah kebijakan sekolah.

Pihak SMP Negeri I Rembang, kata dia, sudah mendata semua siswa yang memiliki fasilitas pembelajaran jarak jauh sebelum mengijinkan satu anak tetap masuk sekolah.

”Setelah didata, hanya satu anak yang tidak memiliki fasilitas. Kemudian sekolah mengambil kebijakan untuk mengijinkan satu anak ini mengunakan fasilitas di sekolah untuk pembelajaran daring. Namun, yang diluar seolah olah pemerintah tidak memperhatikan,” jelas dia. (SRM)

Tinggalkan Balasan