26.2 C
Kudus
Minggu, 29 Januari 2023
BerandaKudusBupati Hartopo Wanti-Wanti Pedagang di Kudus Tak Ikutan Jual Rokok Ilegal

Bupati Hartopo Wanti-Wanti Pedagang di Kudus Tak Ikutan Jual Rokok Ilegal

- Advertisement -spot_img

KUDUS,suaramuria.com – Pemberantasan rokok ilegal harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh warga. Termasuk pedagang, menjadi kunci penting keberhasilan gerakan gembur rokok ilegal di Kabupaten Kudus dengan tak ikut jual rokok ilegal.

Hal itu itu disampaikan Bupati Kudus HM Hartopo pada sosialisasi gempur rokok ilegal di Balai Desa Jurang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Sabtu (12/11) malam.

Pengawasan peredaran rokok ilegal terus digiatkan Pemerintah Kabupaten Kudus. Masyarakat pun dilibatkan untuk ikut mengawasi peredaran rokok di wilayah masing-masing.

BACA JUGA : Perluas Manfaat, Bupati Kudus Hartopo Perjuangkan DBHCHT Untuk Perbaikan Infrastruktur

Ajakan itu dikemas dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai dengan menghadirkan pentas seni wayang kulit.

Kegiatan sosialisasi mengundang para pedagang rokok di wilayah kecamatan Gebog. Bupati Kudus Hartopo yang menjadi salah satu pembicara mewanti-wanti agar pedagang rokok jeli dalam menerima produk rokok.

“Pas sekali, pedagang rokok harus tahu ciri-ciri rokok ilegal, biar lebih jeli sama produk yang dijual,” ucapnya saat mengisi sosialisasi di Balai Desa Jurang, Sabtu (12/11) malam.

Hartopo menjelaskan, rokok ilegal merugikan negara. Adanya rokok ilegal menyebabkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) berkurang. Padahal, DBHCHT memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kudus.

Anggaran DBHCHT

Dalam paparannya, Hartopo menparkan anggaran DBHCHT dialokasikan untuk bidang penegakan hukum 10 persen, bidang kesehatan 40 persen, dan bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen.

“Rokok ilegal harus diberantas karena merugikan Negara yakni menurunkan DBHCHT. Padahal dana cukai sebagian besar penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

jual rokok ilegal
Warga menghadiri sosialisasi gempur rokok ilegal di Balai Desa Jurang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Sabtu (12/11) malam (foto : suaramuria.com/dok)

Selain sosialisasi, Hartopo juga merespon berbagai aduan dari masyarakat.

Salah satunya yakni masyarakat yang ingin beralih dari anggota BPJS Kesehatan mandiri menjadi anggota BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena tak mampu membayar iuran.

BACA JUGA  Anggota DPRD Heran Verifikasi Data PBI JKN Lamban

Pihaknya meminta warga untuk berkomunikasi kepada kepala desa.

“Kalau memang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan misalnya karena tidak punya pekerjaan, silakan menemui Pak Kepala Desa. Biar nanti bisa diverifikasi dan didaftarkan BPJS yang dibiayai pemerintah,” jelasnya.

Salah satu warga Desa Jurang, Supriyadi, senang dapat berinteraksi langsung dengan Bupati Kudus. Dirinya menjelaskan awalnya memang ingin menyaksikan wayang kulit yang sudah dua tahun absen akibat pandemi. Namun, justru mendapatkan wawasan baru tentang DBHCHT.

“Saya justru baru tahu DBHCHT juga diperuntukkan pelayanan kesehatan. Sekalian bisa menyampaikan uneg-uneg langsung kepada Pak Bupati,” terangnya. (srm)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

443FansSuka
397PengikutMengikuti
37PengikutMengikuti
7,164PelangganBerlangganan

Berita Terkait

- Advertisement -spot_img

Berita Suara Muria Terkini

- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini