bst salah sasaran
Ketua DPRD Kudus mengecek rumah warga berlantai 2 yang masih menerima BST di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. (foto : suaramuria.com)

KUDUS, suaramuria.com – DPRD Kudus menemukan banyak penyaluran bantuan sosial tunai (BST) salah sasaran. Bahkan ada warga penerima bansos yang tinggal di rumah berlantai 2.

Hal ini terungkap saat anggota DPRD Kudus turun ke lapangan memantau pelaksanaan penanganan dampak Covid-19 di semua desa di Kabupaten Kudus.

Di Desa Gulang, Kecamatan Mejobo misalnya. Pimpinan DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Kudus Masan menemukan warga yang memiliki rumah bagus masih mendapatkan BST. Masan bersama Wakil Ketua DPRD Kudus Tri Erna Sulistyowati dan Sulistyo Utomo sempat mendatangi rumah warga tersebut.

BACA JUGA : Bingung SPJ, DPRD Temukan Pemdes Tak Alokasikan Anggaran Tim Covid-19

Saat tiba di lokasi, Masan melihat penerima BST itu memiliki rumah mentereng berlantai dua. Di rumah itu juga terdapat kendaraan yang cukup bagus.

“Tidak selayaknya warga tersebut mendapatkan BST, karena laporan yang masuk ke kami, masih banyak warga miskin yang belum tersentuh bantuan,” katanya.

Masan memperkirakan penyaluran BST salah sasaran juga terjadi di desa-desa lainnya. Anggota DPRD lainnya juga mendapat informasi banyak keluarga perangkat desa yang mendapat BST.

“Kami berharap data penerima BST dievaluasi lagi. penyaluran BST salah sasaran harus dievaluasi. Bansos seharusnya diberikan kepada warga miskin yang benar-benar membutuhkan,” katanya.

Bentuk Sembilan Tim

DPRD Kudus membentuk sembilan tim yang terjun langsung ke desa-desa untuk melihat penanganan dampak Covid-19. Tim akan bekerja hingga Rabu mendatang. Plt Bupati Kudus Hartopo sebelumnya meminta kepala desa dan kelurangan menempel data penerima bantuan sosial untuk diumumkan ke publik.

Diharapkan masyarakat bisa memantau penyaluran bansos. Harapannya jika ada yang tidak sesuai atau ada penerima ganda, bisa segera dievaluasi. “Sebaiknya daftar penerima bansos memang diumumkan ke publik agar masyarakat bisa sama-sama memantau,” katanya.

Pada pemantauan ke lapangan tersebut, DPRD juga menemukan masih ada Pemdes yang bingung mengalokasikan anggaran tim Covid-19 tingkat desa. Pemdes mengaku bingung dalam penyusunan SPJ-nya.

Dalam sidak tersebut, wakil rakyat juga menemukan adanya Puskesmas yang tidak memiliki alat rapid test. Menurut Masan, pelaksanaan tes massal penting untuk melakukan penanganan warga yang terindikasi terkena virus Corona.

“Di pasar-pasar tradisional, kami juga melihat banyak pengunjung maupun pedagang yang belum mengenakan masker. Perlu ada sosialisasi menyeluruh pentingnya mengenakan masker, untuk menumbuhkan kesadaran warga,” katanya.

Masan mengatakan, temuan anggota DPRD Kudus selama turun ke lapangan akan disampaikan sebagai rekomendasi ke Pemkab Kudus. Ia berharap temuan-temuan tersebut segera ditindaklanjuti. (SRM)

Tinggalkan Balasan