pembelajaran tatap muka
Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Muh Zen ADV. (foto : suaramuria.com)

PATI, suaramuria.com – Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah (Jateng) Muh Zen ADV meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dan pemkab/pemkot di provinsi ini tidak terburu-buru mengambil kebijakan membuka sekolah dengan pembelajaran tatap muka.

Menurutnya, tidak sedikit sekolah/madrasah di pedesaan yang memiliki keterbatasan infastruktur serta sarana dan prasarana (sarpras) sehingga kesulitan menerapkan protokol kesehatan.

“Saya kira suasananya saat ini masih belum memungkinkan kalau pembelajaran dilaksanakan tatap muka. Ada sejumlah alasan yang melandasinya selain kondisi sarpras,” ujarnya.

Lebih lanjut Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Jawa Tengah ini mengemukakan, sejumlah alasan tersebut. Di antaranya angka kasus virus korona (Covid-19) masih relatif ringgi dan belum ada indikasi menurun tajam.

BACA JUGA: Pesantren Perlu Perhatian Khusus pada New Normal

Di luar itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, tidak semua sekolah/madrasah memiliki anggaran cukup untuk melaksanakan tes cepat (rapid test), bahkan tes swab (PCR) bagi siswa dan warga sekolah. Pemeriksaan itu, menurutnya menjadi salah satu standar yang harus dipenuhi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah aman dari penularan Covid-19.

“Itu belum berbicara tentang alat pelindung diri (APD). Termasuk juga dukungan gedung yang cukup untuk mengondisikan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) dalam belajar mengajar,” paparnya.

Kajian Matang

Karenanya, wakil rakyat asli Pati ini berharap, pemerintah daerah perlu melakukan kajian matang dan detail jika akan memberlakukan kenormalan baru (new normal) di bidang pendidikan. Apabila tidak, justru akan menimbulkan masalah besar.

“Anak-anak sangat riskan berada dalam satu ruangan serta satu kendaraan umum saat berangkat dan pulang sekolah. Meskipun telah ada aturan dan tata tertibnya, tetapi namanya juga anak-anak, tentu rawan untuk mengabaikan,” tandasnya.

Zen menjelaskan, pemerintah perlu menjamin fasilitas yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah maupun perjalanan siswa menuju tempat belajar jika harus memberlakukan pembelajaran dengan temu muka. Apabila belum bisa maka akan lebih tepat jika untuk sementara ini tetap memberlakukan pola pembelajaran melalui daring atau jarak jauh.

“Pengajaran secara daring saja atau PJJ dimaksimalkan dan kekurangannya dievaluasi. Misalkan menggunakan media televisi nasional atau tetep berbasis android. Bagi anak dari keluarga kurang mampu ada fasilitas jaringan Wifi di kelurahan atau sekolah. Kalau perlu memakai anggaran dana desa,” jelasnya.(SRM)

Tinggalkan Balasan