- Advertisement -spot_img
30.9 C
Kudus
Senin, 18 Oktober 2021
BerandaKudusBawaslu Kudus Jadikan Jepangpakis Desa Anti Politik Uang

Bawaslu Kudus Jadikan Jepangpakis Desa Anti Politik Uang

- Advertisement -spot_img

KUDUS,suaramuria.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus menjadikan DesaJepangpakis sebagai desa anti politik uang. Bawaslu Kudus telah menjalankan pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang sejak tahun 2020.

Tahun 2021, Bawaslu Kudus menargetkan empat desa menjadi desa pengawasan dan empat desa anti politik uang.

Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan mengatakan, Bawaslu Kabupaten Kudus telah resmi membentuk Jepangpakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus menjadi Desa Anti Politik Uang, Kamis (14/10).

BACA JUGA : Galakkan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kudus Gandeng PKK

Pembentukan itu dilakukan melalui penandatangan nota kesepakatan antara Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus dengan Kepala Desa Jepangpakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

Penandatanganan nota kesepakatan dilaksanakan melalui kegiatan rapat koordinasi di aula balai desa Jepangpakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, Moh Wahibul Minan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Desa Jepangpakis dipilih karena pada saat pemilihan kepala desa sebelumnya sudah meminimalisir adanya politik uang.

“Setidaknya sudah ada pendidikan demokrasi di Desa Jepangpakis sejak dini. Kami berharappada saat Pemilu dan Pemilihan, dalam memilih pemimpin bukan karena uang tetapi karena visi dan misi dari calon yang ada,” katanya.

Hadir pada acara tersebut Kepala Desa Jepangpakis, Perangkat Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat dan Pemuda, serta Karang Taruna Desa Jepangpakis.

Berkurang

Sementara itu, Kepala Desa Jepangpakis, Sakroni, optimistis dengan keterlibatan semua warga masyarakat dan stakeholder praktik politik uang akan bisa berkurang bahkan hilang.

“Apapun alasannya yang namanya money politic itu tidak boleh. Dengan keterlibatan semua warga masyarakat dan stakeholder,  praktIk politik uang akan berkurang, bahkan kami yakin bisa hilang,” katanya.

Sakroni juga berharap politik uang di Desa Jepangpakis bisa hilang. Ia menilai praktik politik uang akan merugikan diri sendiri dan berefek adanya korupsi yang akan merajalela.

Dengan penandatanganan nota kesepakatan itu, ia berharap kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Kudus dan Desa Jepangpakis terus berkelanjutan. Terutama mengenai pendidikan politik dan demokrasi agar  pemilu yang bermartabat dan demokratis bisa terwujud. (srm)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

1,011PengikutMengikuti
2,458PengikutMengikuti
7,164PelangganBerlangganan

Must Read

- Advertisement -spot_img

Related News

- Advertisement -spot_img

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: