Bawaslu Pati Perkuat Kader Pengawasan Partisipatif
Bawaslu Pati Perkuat Kader Pengawasan Partisipatif

PATI, suaramuria.com – Dalam waktu dekat di Pati tidak terdapat agenda hajatan demokrasi, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap bekerja.

Pihaknya selalu aktif melakukan pendidikan politik melalui beragam program.

Tahun depan, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Pati memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan menjaring kader pengawasan partisipatif.

“Kami akan menjaring kader pengawasan untuk dibina lebih lanjut dalam sekolah pengawasan. Mereka bakal membantu tugas pengawasan dan pendidikan politik kepada masyarakat secara lebih luas,” ujar Ketua Bawaslu Pati Ahmadi saat konferensi pers pelaksanaan pengawasan Pemilu 2019 di kantornya, Senin (30/12).

Kader pengawas partisipatif, lanjut dia, dibutuhkan lantaran Bawaslu tidak dapat bekerja sendirian. Pengawasan perlu melibatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat.

“Di Pati memang tidak ada Pemilu atau Pilkada dalam waktu dekat, tetapi kami tetap menjalankan peran, yakni merawat proses demokrasi hingga masa jabatan kami berakhir, 2023. Pendidikan politik melalui beragam bentuk sosialisasi dan riset akan kami lakukan,” katanya didampingi empat komisioner Bawaslu Pati yakni Karto, Suyatno, Achwan, dan Ayu Dwi Lestari.

Sementara, komisioner Bawaslu Achwan mengemukakan, setelah pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 pihaknya menggencarkan pendidikan politik yang lebih menenkankan pada antipolitik uang. Bahkan, Bawaslu telah merintis tiga desa antipolitik uang dan tiga desa pengawasan.

Desa Cebolek Kidul (Kecamatan Margoyoso), Desa/Kecamatan Trangkil, dan Desa Karangmulyo (Tambakromo) merupakan tiga daerah yang ditetapkan sebagai rintisan desa antipolitik uang. Adapun desa pengawasan terdiri atas Desa Gunungsari (Kecamatan Tlogowungu), Bancak (Gunungwungkal), dan Kebolampang (Winong).

“Kami melakukan studi pendahuluan untuk menentukan desa antipolitik uang dan desa pengawasan. Ajakan dan sosialisasi kami yang disambut antusias warga dan pemerintah desa menjadikan kami menetapkan desa rintisan itu,” paparnya.

Tidaksebatas meluncurkan desa antipolitik uang dan desa pengawasan, Bawaslu aktif melakukan pembinaan. Mereka mengagendakan turun ke desa untuk melakukan penyadaran atas bahaya politik uang, sekaligus pentingnya pengawasan partisipatif.

“Pembinaan kami sampai ke tingkat RT. Kami sering menyampaikan pendidikan politik dalam rapat RT di desa-desa itu,” lanjutnya.(SRM)

Tinggalkan Balasan