daerah irigasi kedungombo
Saluran irigasi di Desa Undaan Tengah, Kecamatan Undaan sebelum digelontor air irigasi Waduk Kedungombo. (foto : suaramuria.com)

KUDUS, suaramuria.com – Musim tanam (MT) I 2020-2021 daerah irigasi kedungombo dimulai 15 Oktober. Khusus untuk DI Klambu Wilalung  akan dimulai penggelontoran 8 Oktober dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan kondisi lapangan.

Hal tersebut merupakan kesepakatan pengelola DI Sidorejo, DI Sedadi, DI Klambu Kiri, DI Klambu Kanan, DI Klambu Wilalung, Federasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Sistem Kedung Ombo serta institusi pengelola pengairan wilayah Kabupaten Demak, Grobogan, Pati, Kudus dan Jepara, Rabu (9/9) lalu.

BACA JUGA : Petani Butuh Kelonggaran Pembelian Pupuk

Masing-masing pihak bersedia mengawal dan menghemat air untuk wilayah kerjanya masing-masing. Kesepakatan lain, tidak akan ada tuntutan kepada pemerintah jika dalam perjalananan MT I 2020-2021 kekurangan air sebagai dampak dinamika alam.

“Hasil kesepakatan itu harus dilaksanakan oleh kelompok petani di daerah irigasi kedungombo, maupun daerah irigasi Klambu Wilalung,” katanya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengairan II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus, Muhtarom, Minggu (13/9) siang. Idealnya, awal MT I digelar awal atau pertengahan bulan September.

Muhtarom mengingatkan, segala sesuatunya sangat tergantung kondisi Waduk Kedungombo sebagai pemasok irigasi.

Pasokan Pupuk

Tak hanya pasokan air yang dikhawatirkan petani. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Kudus Hadi Sucahyono berharap pemerintah memberikan kelonggaran pembelian pupuk bersubsidi untuk menyelamatkan musim tanam (MT) I 2020-2021.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, pihaknya khawatir akan berdampak pada kelancaran proses tanaman, serta potensi gesekan di lapangan.

Muncul kekhawatiran pemenuhan pupuk bersubsidi untuk MT I 2020-2021. Kekhawatiran dipicu ketentuan pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani mulai 1 September. Ia memperkirakan, petani yang telah mengantongi kartu tani baru sekitar 30 persen.

”Pembelian pupuk bersubsidi akan dilayani bila petani menunjukkan kartu tani,” tandasnya.

Minimnya kepemilikan kartu tani sebagai syarat pembelian pupuk bersubsidi perlu mendapat perhatian serius. Petani mempunyai pemahaman dan kemampuan beragam untuk mengurus kartu tani.

”Bagaimana pihak terkait turun ke lapangan dan membantu pengurusan kartu tani,” tandasnya. (SRM)

Tinggalkan Balasan