apbd kudus
Kepala Bappeda Kabupaten Kudus Sudjatmiko menyampaikan paparan pada konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Kudus 2021 di pendopo Kabupaten Kudus. (foto : suaramuria.com)

KUDUS, suaramuria.com – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus tahun 2021 naik menjadi Rp 2,4 triliun. Angka ini naik signifikan dibanding APBD tahun ini yang sebesar Rp 1,9 triliun.

Kenaikan proyeksi APBD 2021 ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Eko Djumartono pada konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Kudus tahun 2021, di pendopi Kabupaten Kudus, Kamis (6/2).

BACA JUGA : Mobdin Pimpinan DPRD Baru, Tunjangan Wakil Rakyat Naik

Hadir pada konsultasi publik itu perwakilan pengusaha, akademisi, aktivis, hingga organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

“Kenaikan proyeksi APBD Kudus ini dipengaruhi penambahan siginifikan terkait belanja yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Karena itu perlu adanya sinkronisasi dalam kegiatan musrenbang,” kata Eko.

Kenaikan proyeksi APBD Kudus 2021 ini juga berdampak pada proyeksi kenaikan belanja daerah dalam RKPD 2021 yang mencapai Rp 533 miliar. Angka ini naik sebesar 27,91 persen dibanding APBD tahun ini.

“Belanja langsung yang diproyeksikan sebesar Rp 533 miliar memang belum bisa mengakomodasi semua usulan. Karena itu perlu sinkronisasi,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Sudjatmiko menambahkan, konsultasi publik ini digelar untuk menjaring usulan dan masukan bagi Pemkab Kudus dalam menyusun RKPD.

Hasil musrenbang dan pokok pikiran DPRD akan detelaah dan diverifikasi oleh Pemkab Kudus melalui e-palnning.  “Usulan juga bisa disampaikan melalui jalur tidak resmi seperti melalui website daerah,” katanya.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Kudus Hadi Sucahyono meminta Pemkab Kudus menitikberatkan pada program yang menyentuk sektor pertanian. Menurut dia, sektor pertanian harus diamankan karena berdampak pada cadangan pangan ke depan.

“Profesi petani saat ini mulai ditinggalkan anak-anak muda. Sebab pertanian dipandang kurang menjanjikan. Karena itu Pemkab harus punya program riil untuk para petani agar semakin semagat dalam menjalankan provesinya. Belum lagi soal lahan pertanian yang semakin menyempit,” katanya. (SRM)

Tinggalkan Balasan